Kunjungi Ombudsman RI, Pemkab Solok Targetkan Masuk 10 Besar Nasional Pelayanan Publik
Infosumbar.net - Pemerintah Kabupaten Solok berupaya agar masuk 10 besar nasional dalam hal pelayanan publik. Untuk itu, Pemkab Solok melakukan kunjunhan ke Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat pada Jumat (5/5/2023).
Sekda Kabupaten Solok Medison, yang langsung memimpin kunjungan ini mengatakan, Kabupaten Solok menjadi yang terbaik di Sumbar tahun 2022.
"Untuk itu kami ingin masuk 10 besar nasional. Kami meminta saran dan masukan dari Ombudsman tentang apa yang harus kami lakukan agar hal itu bisa tercapai," katanya.
Ia menambahkan, sesuai dengan visi ke 6 Pemkab Solok di bawah kepemimpinan Bupati Epyardi Asda, good governance serta pelayanan publik menjadi fokus utama.
"Hal ini menjadi sebuah motivasi bagi kami agar menjadi lebih baik kedepan. Berhubung dengan luas nya wilayah Kabupaten Solok kami akan membuka MPP dan akan segera melaunchingnya," jelasnya.
Selain itu, nanti juga ada empat unit pelayanan di Alahan Panjang, Singkarak, Koto baru dan komplek perkantoran bupati agar lebih memudahkan masyarakat.
Menanggapi hal ini, Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumbar, Yefri Heriani menyebutkan, untuk masuk 10 besar pemkab solok harus melakukan reformasi birokrasi dengan terus berinovasi agar pelayanan semakin membaik.
"Perbaikan sarana prasana khusunya untuk disabilitas perlu kita akomodir sesuai dengan kebijakan yang ada. Yang tidak kalah penting kepatuhan pelayanan publik pada uu no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik juga perlu kita pahami dan pedomani bersama," jelasnya.
Menurutnya, kata - kata dan empati dalam pelayanan perlu diperhatikan yang didukung dengan perilaku yang baik.
"Juga, membuat peta akses pelayanan publik kepada masyarakat, apakah mudah atau sulit layanan publik yang kita berikan kepada masyarakat perlu segera dibuat, dan untuk peta akses ini seluruh OPD harus memilikinya," tandasnya.
Dimana, layanan publik harus terus berkembang karena adil dan sejahtera adalah milik masyarakat.
"Yang terpenting Partisipasi masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik perlu kita perhatikan. Dengan penilaian ini kita berharap dapat di rasakan dampak nya oleh masyarakat untuk keadilan dan kesejateraan masyarakat itu sendiri," tutupnya. (Ayi)
