Krisis Air Rusun City Garden, Ombudsman Jakarta Sudah Panggil Pemprov DKI
Jakarta - Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya telah memanggil Pemprov DKI Jakarta. Pihaknya sudah meminta keterangan dari Pemprov terkait krisis air bersih di Rumah Susun City Garden, Cengkareng, Jakarta Barat.
Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Dedy Irsan menuturkan, Pemprov DKI pun sudah diperiksa. Mereka adalah Dinas Sumber Daya Air (SDA) juga PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).
"Iya sudah dipanggil pihak Pemprov DKI-nya, sudah diperiksa. Terus hasil sementaranya akan disampaikan kepada pelapor," kata Dedy saat dihubungi detikcom, Senin (23/5/2022).
Dinas SDA dan Palyja sudah dipanggil Pemprov pada bulan lalu. Pihaknya juga bakal menindaklanjuti laporan warga dengan melihat perkembangan terbaru.
"Itu kami panggilnya sudah dari bulan lalu, sekitar akhir April lalu. Nah ini mau kita tindak lanjuti lagi lah sambil melihat perkembangan dari pihak pelapor," ujarnya.
Di sisi lain, saat ini Ombudsman tengah menunggu tanggapan dari pelapor. Mereka diberi waktu 14 hari guna menanggapi hasil pemeriksaan yang ada.
Ombudsman akan menginformasikan lebih lanjut jika sudah ada perkembangan terbaru. Namun saat ini, Dedy masih fokus menunggu tanggapan pelapor sekaligus meminta keterangan pihak terkait.
"Sedang menunggu tanggapan dari pihak pelapor dan meminta keterangan dari pihak lainnya ya. Ini sedang di proses. Itu yang akan kami kabarin lagi lah kalau ada perkembangan selanjutnya," paparnya.
Diberitakan sebelumnya, warga Rusun City Garden dijanjikan oleh pengembang (developer) Rusun instalasi PDAM. Namun janji instalasi pipa air bersih itu tidak kunjung direalisasi pengembang. Selanjutnya, mereka difasilitasi air dari water treatment plant (WTP). Mereka mengeluhkan air yang tersedia tidak bersih dan mereka juga mengeluhkan sakit kulit. Kini mereka kesulitan air dan membeli layanan air tanki secara swadaya. Belakangan, WTP itu dibongkar.
Warga City Garden kemudian melaporkan permasalahan tersebut ke Ombudsman pada Kamis (31/4) lalu. Terlapornya ada dua termasuk Pihak Pemprov DKI Jakarta, yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Mereka membawa bukti seperti botol berisi air dari pengelola, foto-foto warga yang mengalami sakit kulit akibat penggunaan air tersebut, serta beberapa surat laporan.
(azl/dnu)
