Koordinasi Penanganan Pungutan Liar: Diskusi Bersama Tim Itwasda Polda NTT
Kupang, Metrotimor.id- Pada hari Senin (2/9) pukul 10.30 WITA, ruang kerja saya menerima kunjungan tim Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda NTT. Pertemuan ini membahas secara mendalam permasalahan pungutan liar (pungli) yang kian marak di berbagai sektor layanan publik. Dalam diskusi tersebut, saya menyampaikan beberapa potensi rawan pungli yang terjadi di seluruh sektor layanan publik yang melibatkan aparatur negara, yang seharusnya berperan sebagai pelayan masyarakat.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai daerah dan penyimpangan peruntukan BBM bersubsidi. Saya juga memaparkan berbagai modus pungli yang terjadi di berbagai instansi dengan harapan agar tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di seluruh Polres dapat berupaya maksimal dalam mencegah atau menindak tegas jika pembinaan tidak memberikan efek jera.
Pungli di sektor layanan publik, meskipun sering dianggap sepele, memiliki dampak signifikan. Selain merugikan masyarakat secara langsung, pungli juga dapat menghambat distribusi logistik antar daerah, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga kebutuhan pokok. Para pengguna jasa sering kali memasukkan biaya pungutan tidak resmi ke dalam harga barang yang dijual ke masyarakat, sehingga beban tersebut ditanggung oleh masyarakat luas.
Sebagai tanggapan atas isu ini, Presiden RI telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Berdasarkan Perpres ini, Satgas Saber Pungli bertugas memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana yang ada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Apabila pungli terus terjadi tanpa pencegahan atau tindakan tegas, masyarakat akan mempertanyakan keberadaan dan fungsi Satgas Saber Pungli yang dibentuk di seluruh kabupaten/kota. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa menjadi dampak besar yang timbul. Oleh karena itu, sangat diharapkan agar Satgas Saber Pungli di seluruh kabupaten/kota berperan aktif dalam mencegah dan menindak tegas pungli, serta tidak menjadi bagian dari praktik pungli itu sendiri. (***)
