• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Kemendikbudristek dan Ombudsman Kawal Dugaan Kecurangan PPDB di Banten
PERWAKILAN: BANTEN • Rabu, 27/07/2022 •
 
Ilustrasi

BANTENRAYA.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemedikbudristek) dan Ombudsman RI Perwakilan Banten bakal mengawal dugaan kecurangan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Banten.

Kepala Ombudsman RI Provinsi Banten Zainal Muttaqin mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan monitoring terkait dengan peristiwa dugaan kecurangan PPDB yang menimpa 18 pelajar di wilayah Tangerang Raya.

Ia menjelaskan, dalam Undang-undang, masyarakat yang ingin melaporkan sesuatu kepada Ombudsman harus melaporkan pengaduan terlebih dahulu kepada isntansi yang dilaporkan.

"Dalam hal ini Dindikbud Banten. Jadi orangtua calon peserta didik yang merasa dicurangi dalam proses PPDB, melaporkan kecurangan tersebut kepada Dindikbud Banten dan Inspektorat Banten," kata Zainal kepada Bantenraya.com.

Kemudian, lanjutnya, Ombudsman menyerahkan persoalan tersebut kepada Inspektorat Banten yang tentunya selalu dimonitoring pihaknya untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Kemudian, kata Zainal, dalam rangka monitoring maka Ombudsman Banten meminta informasi perkembangan kepada pelapor, sejauh mana perkembangan laporan tersebut ditangani oleh Inspektorat Banten.

"Hari ini kami dapatkan informasi bahwa ada pembahasan antara Inspektorat Banten bersama Dindikbud Banten dan pihak SMA Negeri 13 Kota Tangerang," katanya.

"Jadi sambil menunggu kabar dari rapat, orangtua diminta untuk menunggu hasil pertemuan tersebut," ujarnya.

Ia mengaku, Ombudsman Banten meminta kepada orangtua yang dirugikan untuk memberikan laporan kepada pihaknya.

Utamanya terkait dengan hasil perkembangan dalam rapat pertemuan antara pihak sekolah, Dindikbud Banten dan Inspektorat Banten.

Nanti dari laporan orangtua tersebut, masih kata Zainal, maka Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Banten akan meminta klarifikasi kepada Dindikbud Banten dan Inspektorat Banten.

Terkait batas waktu menyelesaikan persoalan tersebut, Zainal mengaku, Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Banten akan mendorong Dindikbud Banten untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.

"Karena proses kegiatan belajar mengajar sudah dimulai sejak dua minggu yang lalu, jadi ke 18 anak-anak harus segera diselamatkan untuk bisa mendapatkan hak pendidikannya," tegasnya. ***





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...