Kemampuan Ini yang Harus Dimiliki Pj Gubernur Pengganti Erzaldi Rosman dan Abdul Fatah
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Masa jabatan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman dan Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah akan berakhir pada 12 Mei 2022 mendatang.
Setelah masa jabatan berakhir, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan dipimpin oleh satu sosok penjabat (PJ) Gubernur Bangka Belitung.
Menanggapi perihal ini Ketua DPD PDIP Babel, Didit Srigusjaya, Rektor Universitas Bangka Belitung (UBB), Ibrahim dan Kepala Perwakilan Ombudsman Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy saling memberikan masukan dan catatan yang dikemas melalui Catatan Politik Tentang PJ Gubernur Bangka Belitung dalam Ngopi 024 Bangka Pos pada Jumat (25/3/2022).
Ketua DPD PDIP Bangka Belitung, Didit Srigusjaya menyatakan jika jabatan PJ Gubernur Bangka Belitung merupakan jabatan yang bukan politis karena prosesnya tidak dipilih langsung oleh masyarakat, namun melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Namun demikian, Didit mengakui jika posisi PJ Gubernur Bangka Belitung tidak hanya menjadi perhatian para politisi saja, namun juga akan diperhatikan oleh masyarakat Babel karena pada ujungnya berdampak kepada masyarakat.
Siapapun yang ditetapkan menjadi PJ Gubernur Bangka Belitung maka harus memetakan permasalahan-permasalahan yang ada di Babel sehingga dapat dioptimalkan dan dimaksimalkan ke arah yang lebih baik.
Didit mencontohkan khususnya APBD Bangka Belitung yang mana pada tahun 2020 sebesar Rp 2,3 triliun, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD)-nya hanya terealisasi sebesar Rp 800 miliar.
Berdasarkan angka tersebut, Didit menyebutkan jika hampir 66 persen dari APBD Babel pada 2020 merupakan subsidi atau drop dari pemerintah pusat.
"Perihal APBD ini harus menjadi strategi PJ Gubernur kedepannya untuk melaksanakan produk pemerintahan dan meningkatkannya," ungkap Didit Srigusjaya.
Selain APBD, tingkat inflasi daerah, taraf hidup masyarakat, kondisi birokrasi dan masalah pertambangan harus pula menjadi atensi PJ Gubernur.
"PJ ini harus memperhatikan angka inflasi Babel yang cukup tinggi, target nasional hanya dua sekian persen tetapi Babel hampir tiga persen. Berdasarkan kajian Bappenas, taraf hidup masyarakat di Babel satu orang Rp 750.000 sedangkan taraf secara nasional hanya Rp 420.000,- per orang dan nilai di Babel cukup tinggi sehingga ini haru hati-hati dan diperhatikan jangan sampai inflasi dan taraf hidup ini jauh melebihi batas nasional," ucap Didit.
Sementara itu di bidang birokrasi, Didit juga mengingatkan agar PJ Gubernur yang baru kelak untuk mampu mengendalikan kondisi birokrasi karena Bangka Belitung sangat dan harus membutuhkan ASN yang proporsional.
"Selain ini juga ada masalah tambang yang tidak kunjung usai. Untuk itu lima hal ini merupakan yang harus mendapat perhatian PJ Gubernur," tuturnya.
Agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Bangka Belitung, Didit mengakui jika sosok yang harus menjadi PJ Gubernur ialah sosok yang memiliki koneksi luar biasa hingga ke pusat untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada.
Senada dengan Didit Srigusjaya, Rektor Universitas Bangka Belitung, Ibrahim menyatakan bahwa posisi PJ Gubernur merupakan posisi yang harus mampu membawa Babel lebih baik.
Lebih rinci Ibrahim menganalogikan PJ Gubernur Babel ibarat jembatan penghubung.
PJ Gubernur Babel menurutnya harus menentukan apakah akan membangun jembatan emas, kayu atau gantung bagi masyarakat Bangka Belitung.
"Bagi Bangka Belitung, PJ ini sangatlah penting karena rentang waktunya lebih kurang 2,5 tahun untuk membawa Babel apakah akan dibawa menjadi lebih baik, stabil atau malah turun," ujar Ibrahim.
Untuk itu, Ibrahim mengakui jika PJ yang ditunjuk haruslah menjaga stabilitas di Bangka Belitung dan mampu membangun jembatan emas bagi kemajuan Bangka Belitung.
"Siapapun yang akan menjadi PJ Gubernur Babel haruslah merupakan figur yang kuat dan hebat sehingga mampu menopang kemajuan Babel dan bukan malah menurunkan kualitas kemajuan," ucapnya.
Bahkan Ibrahim menyatakan agar kualitas PJ Gubernur Babel baik maka alangkah baiknya sosok yang ditetapkan sebagai PJ harus orang yang mengenali daerah ini baik potensi maupn masalah yang ada dengan baik.
"Kalau putra daerah yah bagus tetapi kalau bukan atau tidak ada yah setidaknya mengetahui dan memahami kondisi di Babel ini seperti apa karena dua setengah tahun ini merupakan penting sekali untuk bagaimana membawa Babel menjadi baik," kata Ibrahim.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Shulby Yozar Ariadhy menyatakan jika masyarakat memiliki kepentingan untuk bagaiamana mengetahui proses penentuan PJ Gubernur Babel.
"Masyarakat kita perlu tahu bagaimana prosesnya dan tentunya kapasitas dan kemampuan adalah nomor satu bagi PJ Gubernur ini," ujar Shulby.
Karena menurut Shulby, isu-isu yang ada di Bangka Belitung ini sangat banyak dan masalah itu dibebankan kepada PJ sebagai pemimpin tertinggi di daerah sehingga posisi ini harus diduduki oleh orang yang tepat.
"Isu di Babel ini sangat banyak dan itu akan dibebankan kepada PJ Gubernur, untuk itu PJ ini harus diberikan kepada orang yang tepat. Ini juga merupakan tantangan dan catatan yang harus dimaksimalkan," katanya.
Sebagai masyarakat, Shulby Yozar Ariadhy menyebutkan jika ini harus dikawal bersama-sama demi kebaikan dan kemajuan di Bangka Belitung.
(Bangkapos.com/Jhoni Kurniawan)
