Keluhkan Kinerja Pemerintah Daerah, Temuan Ombudsman RI DIY dari Laporan Warga Yogyakarta
SLEMAN- Perwakilan Ombudsman RI (ORI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat ada sebanyak 218 laporan warga yang masuk selama 2025. Mayoritas laporan merupakan keluhan atas kinerja dari pemerintah daerah.
Kepala ORI Perwakilan DIY Muflihul Hadi mengatakan total ada sebanyak 344 orang yang mengakses layanan aduan. Namun, hanya 218 aduan yang memenuhi syarat sebagai laporan.
"Sebanyak 115 orang berkonsultasi mengenai permasalahan pelayanan publik dan 11 memberikan informasi melalui tembusan surat," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (16/12/2025).
Berdasarkan data yang ia sampaikan, mayoritas laporan berasal dari warga di Kabupaten sleman dengan presentase 35,17 persen. Kemudian Kota Jogja 18,60 persen, Bantul 17,73 persen, Kulon Progo 6,98 persen dan paling rendah adalah Gunungkidul yakni 3,20 persen.
"Sisanya terdata sebagai warga luar DIY 18,31 persen," bebernya.
Dalam mengakses layanan ORI DIY, warga lebih suka datang secara langsung. Itu dibuktikan dari data kunjungan langsung ke kantor ORI DIY sebanyak 121 orang. Beberapa lainnya mengakses layanan melalui whatsapp 86 orang dan mengakses layanan on the spot 75 orang.
"Dari 344 masyarakat yang mengakses layanan Ombudsman, mayoritas mengeluhkan Pemerintah Daerah 125 keluhan, Lembaga Pendidikan 39 keluhan, Kementerian 29 keluhan, Kepolisian 29 keluhan dan BPN 25 keluhan," jelasnya.
ORI DIY menargetkan penutupan laporan di tahun 2025 bisa tertutup sebanyak 179 laporan. Namun realitanya berbeda, sebanyak 274 laporan telah ditutup. Sehingga kinerja dapat mencapai 153,07 persen.
"Khusus laporan yang diterima pada tahun 2025, saat ini sebanyak 139 laporan, 66,19 persen dari total 218 laporan, telah ditutup," tegasnya.
Pihaknya mengklasifikasi sebanyak lima substansi pelayanan publik yang paling sering dikeluhkan masyarakat. Paling utama adalah pendidikan, meskipun secara angka menurun.
"Melihat tahun 2024, pendidikan juga menjadi isu pelayanan publik paling dikeluhkan yakni 133 laporan," paparnya.
Selanjutnya terkait pelayanan pertanahan yang juga masih mengemuka. Sebanyak 76 laporan didapatkan terkait isu agraria di tahun 2024. Kemudian permasalahan kepegawaian, ketenagakerjaan serta kesehahteraab dan Jaminan Sosial juga masuk dalam lima isu terbanyak yang dilaporkan ke ORI DIY.
"Kepegawaian 67 laporan, perhubungan dan infrastruktur 62 laporan, kesejahteraan dan jaminan sosial 62 laporan," ucapnya.
Pada isu pendidikan, ia menyoroti masih banyak keluhan terkait pembayaran sekolah yang membebani dan menyulitkan keluarga kurang mampu. Pungutan juga menimbulkan dampak seperti terganggunya hak belajar siswa dalam hal mengikuti ujian, memperoleh rapor dan ijazah.
"Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik ketika ijazah dan hasil belajar siswa tidak diberikan oleh Sekolah, padahal yang bersangkutan memerlukannya untuk mengikuti SPMB tingkat SMP," ujarnya.
Dalam isu Agraria, ditemukan laporan tindakan maladministrasi yang banyak dikeluhkan mengenai tidak adanya kepastian pelayanan/ penundaan berlarut. Dua persoalan utama agraria di DIY yakni mengenai ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Jalur Lingkar Selatan (JJLS) dan pembangunan jalan tol di Kulon Progo. (oso)
Editor: Iwa Ikhwanudin
Sumber: Radar Jogja
