Kasus Pengoplosan BBM Pertamina, DPRD Batam dan Ombudsman Kepri Buka Suara
batampos - Kasus dugaan pengoplosan BBM oleh oknum petinggi Pertamina terus menjadi perhatian masyarakat, termasuk di Batam. Warga khawatir distribusi BBM yang telah dioplos bisa saja telah masuk ke daerah mereka, sehingga menimbulkan kerugian bagi pengguna bahan bakar, khususnya Pertamax.
Afriyandi Sitompul, seorang warga Tiban, menyatakan keresahannya terkait kasus ini. Ia menilai belum ada kejelasan dari Pertamina mengenai berapa banyak BBM yang telah dioplos dan apakah sudah tersebar ke berbagai daerah, termasuk Batam.
"Selaku masyarakat, kekhawatiran itu pasti ada. Kita tidak tahu berapa banyak BBM yang sudah dioplos. Bisa saja masih ada dan sudah sampai ke Batam," katanya, Senin (3/3).
Ia menyoroti belum adanya pernyataan resmi dari Pertamina mengenai jumlah BBM yang terkontaminasi. Jika benar BBM oplosan telah beredar di Batam, maka masyarakat sebagai konsumen akan dirugikan.
"Saya sebagai pengguna Pertamax, tentu merasa dibohongi kalau BBM itu memang sudah sampai ke sini. Seharusnya pemerintah dan Pertamina memastikan hal ini dengan cek ulang," kata Afriyandi.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Batam berencana memanggil pihak Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat untuk meminta klarifikasi. Legislator Batam, Safari Ramadhan, berencana melakukan sidak ke kilang minyak dan SPBU di Batam bersama jajaran dewan Komisi II.
"Kemungkinan dalam waktu dekat ini kami akan melakukan sidak ke kilang minyak di Batam, termasuk SPBU. Tapi tentu kita lihat situasi dan perkembangan terlebih dahulu," katanya.
Pihaknya akan melakukan pengecekan secara langsung untuk membedakan BBM asli dan BBM oplosan. Menurutnya, karena semua BBM berasal dari kilang, ada indikasi kemungkinan BBM oplosan sudah masuk ke wilayah Kepri.
"Wilayah Kepri ini hanya menerima minyak yang sudah diolah di kilang, lalu didistribusikan ke daerah-daerah. Bisa saja BBM oplosan itu sudah masuk ke Batam. Maka dari itu, sidak ini sangat penting," ujarnya.
Safari mengatakan, DPRD Batam akan meminta Disperindag dan Pertamina untuk menjelaskan lebih lanjut terkait kasus ini agar masyarakat tidak semakin resah.
"Kami ingin memastikan agar tidak ada keraguan di masyarakat. Sebab, masih banyak yang belum memahami perbedaan antara Pertalite dan Pertamax yang asli maupun yang sudah dioplos," katanya.
Sementara itu, Kepala Ombudsman RI perwakilan Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, menyebut bahwa Pertamina telah memastikan tidak ada masalah dengan kualitas BBM, khususnya Pertamax.
"Pertamina sudah menegaskan dalam konferensi pers bahwa kualitas BBM tidak bermasalah. Namun, kita tetap perlu menunggu hasil proses hukum dari Kejagung," kata Lagat.
Dia menambahkan, saat ini kasus dugaan pengoplosan BBM sudah ditangani aparat penegak hukum, DPR, serta pihak terkait lainnya.
"Kalau ada keluhan dari masyarakat, tentu akan kami tangani. Tapi saat ini, kasusnya sudah ditangani oleh APH dan telah ditanggapi berbagai pihak," tambahnya.
Sejauh ini, lanjutnya, belum ada laporan atau temuan terkait dampak dari BBM oplosan di Kepri, seperti kendaraan yang mengalami kerusakan akibat kualitas BBM yang buruk.
"Kami harap masyarakat tidak terlalu reaktif, karena kasus ini sudah dalam penanganan hukum. Jika nantinya terbukti ada pengoplosan, maka harus ada pertanggungjawaban sosial, termasuk pengembalian uang bagi pengguna Pertamax," kata Lagat. (*)
