Kanwil Kemenkum Babel dan Ombudsman Siapkan Pengawasan Seleksi Poltekpin 2026
PANGKALPINANG, sumeka.co- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung berkoordinasi dengan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kepulauan Bangka Belitung untuk mempersiapkan pengawasan eksternal, Seleksi Penerimaan Mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN) Tahun Anggaran 2026.
Koordinasi tersebut berlangsung di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung, Senin (21 September 2026).
Pertemuan menjadi bagian dari tahapan persiapan guna mendukung penyelenggaraan seleksi yang sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, hadir bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar, Pranata Humas Ahli Muda Sriyani Agustina, serta jajaran Tim Kerja Analis SDM.
Sementara itu, Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung dihadiri Plt. Kepala Perwakilan, Kgs Chris Fither, beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas rencana keterlibatan Ombudsman dalam melakukan pengawasan eksternal terhadap tahapan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Sekolah Kedinasan Poltekpin Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan meliputi rencana kehadiran Ombudsman pada pelaksanaan seleksi, kebutuhan pendukung pengawasan, serta sejumlah aspek teknis yang perlu dipersiapkan.
Koordinasi juga dilakukan untuk menyamakan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan dan hal-hal yang menjadi perhatian dalam proses pengawasan.
Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk hadir dalam pelaksanaan kegiatan sebagai bagian dari fungsi pengawasan eksternal.
Sejumlah kelengkapan dan kebutuhan yang harus disiapkan turut dibahas sebagai tindak lanjut koordinasi.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menilai pengawasan dari pihak eksternal menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung proses seleksi yang transparan dan akuntabel.
Menurut Johan, koordinasi antarlembaga perlu dilakukan sejak tahap awal persiapan agar berbagai kebutuhan penyelenggaraan maupun aspek kepatuhan terhadap ketentuan dapat diperhatikan secara optimal.
"Dengan adanya komunikasi dan koordinasi sejak awal, berbagai hal yang menjadi perhatian dapat dipersiapkan dengan baik.
Kami berharap sinergi ini dapat mendukung pelaksanaan seleksi yang profesional serta memberikan kepastian kepada seluruh peserta bahwa proses yang dijalankan mengikuti prinsip dan ketentuan yang telah ditetapkan," tambahnya.
Hasil koordinasi tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui persiapan pengawasan eksternal dan pemenuhan berbagai kebutuhan pendukung pelaksanaan seleksi.
Sinergi antara Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung dan Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Sekolah Kedinasan POLTEKPIN Tahun Anggaran 2026 agar berlangsung sesuai prosedur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
