Kalsel Raih Opini Tinggi Ombudsman 2025, Gubernur Kalsel Dorong Layanan Publik Bebas Maladministrasi 17 April 2026 - 23:25 - 2 min read
BANJARMASIN, shalokalindonesia.com- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menorehkan capaian positif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
Berdasarkan Hasil Penilaian Maladministrasi dan Opini Ombudsman RI Tahun 2025, Pemprov Kalsel meraih nilai 79,03 dengan kategori Baik, disertai opini kualitas tinggi tanpa maladministrasi serta tingkat kepatuhan yang tinggi.
Penyerahan hasil penilaian tersebut berlangsung di Banjarbaru, Kamis (16/4/2026), yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin. Hasil itu diserahkan oleh Ketua Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sekdaprov, H. Muhidin menegaskan bahwa hasil penilaian Ombudsman bukan sekadar capaian administratif, melainkan cerminan nyata kualitas pelayanan publik di daerah.
Gubernur menekankan, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus serius menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi Ombudsman.
Ia mengingatkan bahwa pelayanan yang profesional, transparan, cepat, dan tepat merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing investasi daerah.
"Pelayanan publik yang nyaman dan efisien bukan hanya berdampak pada kepuasan masyarakat, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menarik investasi ke Kalimantan Selatan," tegasnya.
Dalam rincian penilaian, sektor sosial mencatat capaian membanggakan. Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra Fisik Fajar Harapan berhasil meraih kategori Sangat Baik dengan nilai 90,23. Sementara itu, sektor kesehatan melalui RSUD Ulin Banjarmasin memperoleh nilai 77,70 dengan kategori Cukup, dan sektor pendidikan melalui SMAN 3 Banjarbaru meraih nilai 69,16, juga dalam kategori Cukup.
Ketua Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, Hadi Rahman, menjelaskan bahwa penilaian ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Ia berharap hasil tersebut dapat menjadi menjadi motivasi bagi seluruh instansi untuk terus berbenah.
"Capaian ini harus menjadi pemicu semangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih responsif dan bebas dari maladministrasi," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Ombudsman RI juga memberikan penghargaan kepada Panti Rehabilitasi Sosial Fajar Harapan atas prestasinya dalam memberikan layanan berkualitas tinggi.
Penghargaan diserahkan kepada Sekdaprov Kalsel didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel dan disaksikan jajaran pejabat terkait.
Melalui capaian ini, Pemprov Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat budaya melayani, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (adpim)
