• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Kakanwil Kemenkum Babel Audiensi dengan Ombudsman Babel Bahas Persiapan Kunjungan Menteri Hukum RI
PERWAKILAN: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG • Jum'at, 22/05/2026 •
 

Pangkalpinang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, bersama jajaran melaksanakan audiensi dan koordinasi dengan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Senin (18/5/2026), bertempat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan audiensi tersebut dilaksanakan dalam rangka persiapan kunjungan kerja Menteri Hukum Republik Indonesia ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang direncanakan berlangsung pada 20 Mei 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Johan Manurung didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Rahmat Feri Pontoh, JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ismail, serta jajaran Kanwil Kemenkum Babel.

Audiensi diterima langsung oleh Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither, didampingi Kepala Keasistenan Pemeriksaan Agung Nugraha, serta anggota keasistenan pemeriksaan Muhammad Defrianto dan Julia.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan sekaligus menyerahkan undangan secara langsung kepada Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadiri rangkaian kegiatan kunjungan kerja Menteri Hukum Republik Indonesia.

Audiensi juga membahas dukungan dan sinergi antarinstansi dalam mendukung kelancaran agenda kunjungan kerja Menteri Hukum RI, khususnya dalam penguatan koordinasi pelayanan publik dan pembinaan hukum di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Selain itu, disampaikan pula salah satu agenda utama kunjungan kerja Menteri Hukum Republik Indonesia, yakni peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan sebanyak 393 Posbankum yang akan dilaksanakan di Gedung Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan bahwa koordinasi dengan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi pelayanan publik dan mendukung suksesnya agenda nasional di daerah.

"Kami berharap sinergi dan koordinasi antara Kanwil Kemenkum Babel dan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung dapat terus diperkuat, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan akses keadilan bagi masyarakat," ujar Johan Manurung.

Ia juga menegaskan bahwa kunjungan kerja Menteri Hukum Republik Indonesia menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam mendukung pelayanan hukum yang lebih baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Peresmian Posbankum Desa dan Kelurahan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendekatkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan," tambah Johan Manurung.

Sementara itu, Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Babel, Rahmat Feri Pontoh, menyampaikan bahwa audiensi tersebut menjadi sarana memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas lembaga dalam mendukung pelaksanaan agenda kunjungan kerja Menteri Hukum RI.

"Melalui audiensi ini, kami ingin memastikan seluruh pihak terkait dapat bersinergi dan berkolaborasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing demi mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan kunjungan kerja Menteri Hukum RI," ungkap Rahmat Feri Pontoh.

Rahmat juga menambahkan bahwa sinergi dengan Ombudsman RI menjadi bagian penting dalam mendukung penguatan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither, menyambut baik rencana kunjungan kerja Menteri Hukum Republik Indonesia dan menyampaikan apresiasi atas koordinasi yang telah dilakukan oleh Kanwil Kemenkum Babel.

Kegiatan audiensi berlangsung dengan lancar, tertib, dan kondusif serta diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Kanwil Kemenkum Babel dan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung pelayanan publik dan pembinaan hukum di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...