Jenis Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman Babel Paling Banyak Soal Infrastruktur
BANGKAPOS.COM,BANGKA - Trend mengaduan masyarakat pada tahun 2025 ke Ombudsman Babel didominasi oleh permasalahan infrastruktur, pendidikan serta pelayanan di tingkat pemerintahan desa.
"Sejauh ini kami telah menutup kurang lebih 100 laporan hingga Agustus 2025, dan sebagian besar aduan yang masuk berkaitan dengan masalah infrastruktur," ungkap Shulby Yozar Ariadhy, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat diwawancarai usai mengunjungi SD N 21 Mendo Barat kepada Bangkapos.com, Kamis (21/8).
Menurutnya, dalam dua tahun terakhir, keluhan masyarakat terkait infrastruktur mengalami peningkatan. Mulai dari persoalan jalan rusak, ketersediaan air bersih, hingga fasilitas publik lainnya yang masih menjadi pekerjaan rumah besar.
"Infrastruktur masih menjadi isu utama. Kita Ombudsman mendorong penyelenggaraan pelayanan publik ini bisa memenuhi harapan masyarakat baik itu mengenai jalan, pemenuhan air, dan seterusnya yang masih menjadi problem khususnya di provinsi Kepulauan Bangka Belitung," kata Yozar.
Selain itu, permasalahan sarana dan prasarana pendidikan juga mulai mencuat ke permukaan. Ombudsman Babel mencatat adanya keluhan terkait yang melaporkan kondisi sekolah yang rusak.
"Masalah fasilitas sekolah ini baru kami terima dari pihak terkait, dan kami akan sisir data di BPMP (Balai Penjaminan Mutu Pendidikan) untuk memetakan titik-titik krusialnya. Karena tadi juga disebutkan oleh pihak Pemda bahwa SD N 21 ini bukan satu-satunya sekolah dengan kondisi buruk, berarti ini persoalan sangat serius. Jadi nanti ini akan kami sisir untuk kita petakan problemnya di mana," jelas Yozar.
Ia berharap, ke depan Ombudsman dapat terus berkontribusi dalam mendorong perbaikan pelayanan publik.
"Mudah-mudahan Ombudsman bisa menjadi bagian dari solusi dalam proses perbaikan, demi pelayanan publik yang lebih baik dan merata," tuturnya.
