Jalin Sinergitas di Kalbar, Ombudsman RI dan BPKP Siap Berkolaborasi!
Koransaku. Ombudsman RI dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tentang Ombudsman Republik Indonesia, tidak bisa berdiri sendiri Dan harus selalu bersinergi dengan stakeholder. Demikian yang disampaikan oleh Kepala Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat, Tariyah, yang disambut langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalbar, Ayi Riyanto, beserta jajarannya di Ruang Pertemuan Kantor BPKP Provinsi Kalbar, Senin (26/12).
Pada kesempatan tersebut, Ayi Riyanto menyambut kedatangan Ombudsman dengan memperkenalkan bidang dan jajarannya, serta tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada BPKP Perwakilan Provinsi Kalbar.
"BPKP telah menjadi mitra Ombdusman baik di tingkat pusat dan perwakilan. Saya dan jajaran siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Ombudsman dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan bertukar informasi," ungkapnya.
Di kesempatan yang sama, Tariyah mengapresiasi sambutan yang diberikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Pihaknya berharap, hubungan baik yang telah terjalin selama ini dapat berdampak positif kedepannya, baik dalam penangangan laporan, pendampingan dan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat yang diterima, khususnya laporan tentang Maladministrasi yang berhubungan dengan keuangan dan pembangunan di Kalimantan Barat.
Menurutnya, pelaksanaan tugas dalam rangka penyelesaian laporan masyarakat yang bersifat Persuasif dan Humanis lebih dikedepankan untuk memperoleh trust dari publik.
Namun, lanjutnya, perlu ada pendekatan kemitraan antara BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, agar laporan masyarakat bisa selesai secara cepat. "Semoga kerja sama kita dapat selalu harmonis dan bersinergi, mudah-mudahan pertemuan ini merupakan titik awal dalam Kolaborasi bersama dan semangat bersama dalam meningkatkan sinergi perbaikan pelayanan publik," tukasnya.
