• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Investigasi, Ombudsman Kepri Temukan Bukti Otentik Pengukuran Titik Kampung Tua di Rempang
PERWAKILAN: KEPULAUAN RIAU • Kamis, 14/09/2023 •
 
Investigasi, Ombudsman Kepri Temukan Bukti Otentik Pengukuran Titik Kampung Tua di Rempang

KABAREKONOMI.ID, BATAM - Guna mendapatkan data dan informasi terkait penolakan masyarakat terhadap pengukuran lahan di pulau Rempang, memicu Kantor Perwakilan Ombudsman RI di Kepulauan Riau (Kepri) melakukan investigasi secara langsung.


Bersama timnya, Kantor Perwakilan Ombudsman RI di Kepri melakukan pendataan dan pengumpulan terkait permasalahan yang ada. Dari hasil penelusurannya di 8 kampung dari 16 kampung atau titik yang akan direlokasi, ditemukan adanya penolakan yang diutarakan oleh warga setempat dengan disertai beragam bukti-bukti.


"Dari hasik investigasi kami sementara ini dapat disimpulkan dan ditemui adanya bukti-bukti otentik dari adanya kampung tua. Hal ini dibuktikan dengan adanya patok-patok titik kampung tua yang kita temukan dilokasi," tegas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari saat dihubungi IDN Groups melalui telepon pada Kamis (14/9/2023) pagi.


Lagat juga menyebutkan, kesimpulan awal dari hasil investigasinya didapati bahwa sudah ada pengukuran oleh Pemerintah Kota Batam dan kemungkinan juga dilakukan oleh BP Batam guna menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Wali Kota Batam nomor 105 tahun 2004.


Dan hal ini dibuktikan dengan adanya patok-patok tersebut. "Patok-patok ini adalah bukti kongkrit bahwa kawasan disana sudah diukur titiknya. Baik yang ada di sekitar daratan maupun di pinggir laut," tegasnya.


Selain itu, tambahnya, pihaknya juga menjumpai para tokoh masyarakat (puak-puak melayu,red) yang berlanjut dengan 4 perangkat RT dan 3 RT di lokasi dan didapati suara-suara penolakan warga akan adanya rencana relokasi.


Hal ini disampaikan warga dengan beragam alasan. Pertama, warga beranggapan bahwa mereka sudah ada sebelum adanya BP Batam. Selain itu, dibuktikan juga dengan adanya makam-makam para leluhur dan orangtua mereka yang sudah ada sejak 20-30 tahun silam.

"Selain makam yang usianya sudah lama, kami juga menemukan adanya bangunan bekas (sisa-sisa,red) sekolah rakyat (SR) dilokasi. Kemudian, masyarakat disana masih menggunakan bahasa arab melayu (armel) yang masih sangat kental dan agak berbeda dengan komunikasi melayu secara umumnya," tegas Lagat lagi.


Kedua, mereka mengaku enggan direlokasi oleh Pemerintah Daerah dengan alasan sudah merasa nyaman baik dalam mencari penghasilan sebagai nelayan, berkebun serta eratnya kekerabatan keluarga disana.


Ketiga, mereka tidak yakin akan janji-janji yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang akan menyediakan segalanya, termasuk biaya hidup. Mengingat, berdasarkan hitungan mereka. Ada sekitar 4.272 warga yang bermukim di Rempang Cate (salah satunya), jika dikalikan Rp1,2 Juta per bulan untuk setiap keluarga apa termasuk mencukupi dan sanggup oleh Pemerintah Daerah.


"Jumlah tersebut, belum lagi biaya-biaya lainnya. Apa iya Pemerintah Daerah dalam hal ini BP Batam akan merealisasikan itu semua? Warga mempertanyakan itu ke kami. Dan mereka beranggapan, jika mereka direlokasi, lalu tempat mereka digusur namun Pemerintah Daerah nanti ingkar janji. Dan mereka bingung akan tinggal dimana lagi kalau kampung mereka sudah tidak ada," jelas Lagat.


Untuk itu, Ombudsman RI di Kepri berharap agar pemerintah dalam rencana mengembangkan Pulau Rempang untuk menjadi proyek kawasan eco city dengan investasi yang sangat besar, dan diharapkan berdampak ekonomi positif bagi wilayah sekitarnya seharusnya lebih bijak dan berkeadilan dalam merelokasi masyarakat Rempang, dan mempertimbangkan mempertahankan kehidupan sosial dan budaya masyarakat disana.


"Pemerintah harus bijak dan berkeadilan dalam merelokasi masyarakat Rempang yang diklaim berjumlah berjumlah 10 ribu jiwa berdiam diatas 16 kampung tua yang telah dihuni turun temurun bahkan sejak tahun 1834. Warga Rempang merasa tidak nyaman dan tak dapat hidup tenang sejak adanya informasi pemerintah akan merelokasi kampung leluhur mereka dan melakukan penjagaan siang malam untuk mencegah tim yang akan mengukur lahan dan bertekad akan mempertahankannya dengan segala upaya. Masyarakat telah menyampaikan bahwa tidak menolak rencana pemerintah untuk mendatangkan investor untuk berinvestasi di Rempang asalkan kampung mereka tidak digusur," tegasnya. (omk)





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...