Inilah Temuan Ombudsman Babel Terkait Pendidikan di Kepulauan Pongok, Dari Penerimaan PIP hingga Siswa Harus ke Sekolah Pakai Perahu
KEPULAUAN PONGOK, LASPELA - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menemukan masih terdapat siswa di wilayah Kepulauan Pongok, Kabupaten Bangka Selatan yang telah ditetapkan sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP), namun belum mengetahui status kepesertaannya sehingga bantuan pendidikan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
Temuan ini dari hasil pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Kepulauan Pongok yang dilakukan Ombudsman Babel pada tanggal pada 24-26 Juni 2026.
"Temuan ini menunjukkan bahwa data yang baik harus diikuti dengan penyampaian informasi yang efektif. Jangan sampai siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima PIP justru tidak mengetahui haknya," tegas Plt Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither dalam rilisnya kepada wartawan, Minggu (28/6/2026).
Untuk itu perlunya memperbarui data, pemerintah dan satuan pendidikan juga perlu memastikan informasi bantuan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
Selain itu persoalan aksesibilitas juga menjadi perhatian Ombudsman dalam pengawasan pelaksanaan SPMB di Kepulauan Pongok.
Fither mengatakan dari hasil pengawasan menunjukkan proses penerimaan murid baru di SMP Negeri 1 Kepulauan Pongok dan SMA Negeri 1 Kepulauan Pongok berjalan dengan baik, tertib, dan tidak ditemukan kendala berarti.
Kondisi tersebut didukung oleh daya tampung sekolah yang masih lebih besar dibandingkan jumlah lulusan pada jenjang pendidikan sebelumnya.
Meski demikian, kedua sekolah tersebut merupakan satu-satunya sekolah pada jenjang masing-masing yang melayani siswa dari Desa Pongok dan Desa Celagen.
Kedua desa dipisahkan oleh lautan sehingga siswa dari Desa Celagen harus menyeberang menggunakan perahu menuju Desa Pongok, kemudian melanjutkan perjalanan dari dermaga menuju sekolah dengan jarak yang cukup jauh.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan akses pendidikan yang mudah dan merata bagi masyarakat kepulauan. (chy)
