Indeks Pelayanan Publik Rendah, Ombudsman RI Kunjungi Sarmi

Tetap Akan Berikan Pendampingan
SARMI-Sebagai salah satu daerah yang dinilai mempunyai pelayanan publik rendah maka Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengunjungi Kabupaten Sarmi.
Sebelum berkunjung ke beberapa OPD, anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya S.IP.,M.IP. bertemu dengan Penjabat Bupati Sarmi Markus O Mansnembra SH MM dan berdialog tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan publik di Kabupaten Sarmi. Setelah bertemu dengan Penjabat Bupati Sarmi, anggota Ombudsman RI itu langsung mendatangi kantor Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Puskesmas Sarmi Selatan, dan Dinas Pendidikan.
Dadan Suparjo Suharmawijaya menyaksikan dari dekat sejumlah kantor, dan instansi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Dengan didampingi Kabag humas dan protokoler Irfak beberapa pegawai, staf yang ditemui menga takan pelayanan kepada masyara kat sudah memenuhi standar pelayanan kepada masyarakat.
Kepada Cenderawasih Pos anggota Ombudsman RI itu mengatakan untuk di Papua pihaknya mengambil sampel di kabupaten Sarmi, karena Kabupaten Sarmi menjadi salah satu daerah yang dinilai rendah dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
"Ya, kita ke sini (Sarmi) ingin melihat dari dekat pelayanan publik seperti apa, memang kondisi geografis di Sarmi punya tantangan sendiri, dan tiap daerah punya tantangan yang berbeda, tapi ka mi lihat pelayanan disini memang butuh peningkatan. Mungkin kalau mau buat yang quality improvement memang belum bisa tapi paling tidak quality control, quality assurance terkait standar pelayanan mungkin yang harus digenjot, itu dulu yang harus di- penuhi," Katanya.
"Kalau mau quality improvement seperti di kota-kota besar dilakuka, kota-kota yang lebih maju banyak sekali yang harus dilakukan, tapi kami yakin pada saatnya bisa berpacu seperti daerah lainnya," Tambahnya.
Diakui bahwa dari survei kepatuhan, indeks pelayanan publik Kabupaten Sarmi ada di zona merah, tentu secara prioritas nasional 75 persen seluruh Kabupaten harus masuk zona hijau," katanya.
Setelah melihat kondisi Pihaknya akan melakukan diskusi lalu akan menyarankan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, dan pihaknya telah bertemu dengan Penjabat Bupati Sarmi, para kepala dinas, OPD bahwa perlu dilakukan pendampingan khusus yang dilakukan Ombudsman agar Kabupaten Sarmi bisa masuk zona hijau. (wen)








