Hukum Ombudsman Gorontalo Tutup Laporan Warga Soal Tanah Eks-HGU: Tak Ada Maladministras
RRI.CO.ID, Gorontalo - Kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Gorontalo menyimpulkan tidak adanya dugaan maladministrasi dalam pengaduan warga terkait pengelolaan tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) di Gorontalo Utara.
Kepala Ombudsman Gorontalo, Muslimin, menjelaskan bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo dinilai telah melaksanakan proses pelayanan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Laporan tersebut sudah ditutup dengan kesimpulan Tim Pemeriksa tidak terdapat maladministrasi terkait tidak memberikan layanan atas surat Pelapor perihal Permohonan Pencegahan dan Penundaan Proses Penetapan Hak Serta Penerbitan Sertifikat atas tanah Eks HGU di Desa Bulontio Barat dan Desa Bulontio Timur Kecamatan Sumalata," ujar Muslimin, dikutip Rabu 11 November 2026
Sebelumnya, seorang warga mengajukan pengaduan ke Ombudsman. Pelapor merasa dilalaikan oleh Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Gorontalo atas surat permohonannya terkait tanah di dua desa tersebut.
Namun, hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa kendala yang dialami pelapor bersifat administratif dan teknis, bukan kelalaian pelayanan.
Tim Pemeriksa Ombudsman menemukan bahwa berkas terkait tanah tersebut merupakan dokumen sejarah dari masa ketika Gorontalo masih bergabung dalam Provinsi Sulawesi Utara.
"Pada tanggal 2 September tahun 2026, petugas pengaduan Kanwil BPN Gorontalo melakukan pencarian di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara, namun masih terdapat kendala karena berkas tersebut merupakan dokumen yang ketika wilayah Gorontalo masih tergabung dengan Provinsi Sulawesi Utara," jelas Muslimin.
Akibat kondisi tersebut, kemungkinan besar warkah (dokumen) tersebut masih tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo atau bahkan di wilayah Sulawesi Utara.
Meskipun terkendala pencarian arsip, pihak BPN Provinsi Gorontalo telah merespons pengaduan warga. "Tim Pemeriksa juga mendapatkan keterangan bahwa pada tanggal 9 September 2026, pihak Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Gorontalo telah memberikan jawaban surat kepada Pelapor yang dikirimkan baik ke alamat email maupun kantor pengacara yang bersangkutan serta kepada Pelapor sendiri," lanjutnya.
Dengan adanya respons tersebut, Ombudsman menilai kewajiban pelayanan publik telah dipenuhi oleh instansi pemerintah terkait.
Dalam menyimpulkan tidak adanya maladministrasi, Tim Pemeriksa Ombudsman menggunakan referensi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Muslimin juga menambahkan penjelasan mengenai status hukum tanah bekas HGU. Menurut alumni Fisip Unhas ini, tanah yang masa HGU-nya telah berakhir secara otomatis menjadi Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara (TQDN).
"Ketentuan mengenai tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) diatur dalam peraturan perundang-undangan agraria di Indonesia (seperti UUPA dan PP Nomor 18 Tahun 2021). Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, atau pembaruan HGU berakhir dan tidak diperpanjang lagi, tanah tersebut otomatis kembali menjadi Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara," tegasnya.
