Hebat! Pelayanan Publik Babel Lampaui Rata-rata Nasional, Ini Nilainya
RAKBACA.com - Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Bangka Belitung (Babel), Fery Afriyanto resmi membuka kegiatan Entry Meeting Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 bersama Perwakilan Ombudsman RI Babel, Kamis (30/7/2026).
Mewakili Gubernur Babel Hidayat Arsani, Fery Afriyanto menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI yang terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus meminimalkan potensi maladministrasi.
Menurutnya, pelayanan publik merupakan cerminan kualitas pemerintahan yang langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus terus berkomitmen memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat, transparan, adil, dan memberikan kepastian hukum.
"Pelayanan publik adalah wajah pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan kita memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat, transparan, adil, dan memberikan kepastian," kata Fery.
Baca Juga ASN Pemprov Babel Diminta Jaga Netralitas, Hindari Gaduh Isu Nasional di Medsos
Ia juga mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian PANRB Tahun 2025, Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai angka 4,18 dengan kategori A- (Sangat Baik), melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 4,04.
Capaian tersebut semakin diperkuat dengan predikat Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi yang diberikan Ombudsman RI kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.
Sementara itu, Plt Kepala Perwakilan Ombudsman RI Babel, Kgs. Chris Fither menyampaikan bahwa hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2026 kembali menempatkan Pemprov Babel pada predikat Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi.
Dalam kesempatan itu, Ombudsman RI Babel juga memaparkan peta lokus penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang akan menjadi fokus evaluasi di berbagai instansi.
Chris menegaskan, penilaian pelayanan publik tidak semata-mata bertujuan mengejar nilai, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
"Kami berharap laporan dan penilaian hari ini bukan sekadar ajang memburu angka. Kami juga berharap proses penilaian yang dilakukan dapat memberikan dampak yang signifikan dan baik untuk masyarakat," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemprov Babel juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota serta perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian atas komitmen menjaga standar pelayanan publik.
Kegiatan ditutup dengan deklarasi komitmen bersama mendukung Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diikuti Pemerintah Daerah se-Babel, Perwakilan Ombudsman RI Babel, Kepolisian Daerah, Kanwil ATR/BPN, Ditjenpas serta Kanwil Ditjen Imigrasi Babel.[jua]
