Gubernur Sumbar Dorong Seluruh OPD Miliki Unit Pengaduan Mandiri, Perkuat Pelayanan Publik Didampingi Ombudsman
Edisi.co.id, Padang - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar untuk memiliki unit pengaduan masyarakat secara mandiri dengan pendampingan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dorongan tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumbar yang digelar di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Selasa (27/1/2026).
"Alhamdulillah, hari ini Ombudsman RI Perwakilan Sumbar menyampaikan hasil kajian pengelolaan pengaduan masyarakat, dan secara umum hasilnya cukup baik. Ini menunjukkan bahwa pendampingan Ombudsman memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik," ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, pendampingan yang dilakukan Ombudsman bertujuan memastikan setiap OPD mampu mengelola pengaduan masyarakat secara profesional, transparan, dan responsif, baik melalui layanan daring maupun tatap muka.
"Ke depan, kita harapkan semakin banyak OPD yang memiliki unit pengaduan sendiri. Dengan pendampingan Ombudsman, pengelolaan pengaduan dapat lebih tertata, cepat ditindaklanjuti, dan benar-benar memberikan solusi bagi masyarakat," jelasnya.
Mahyeldi juga menegaskan bahwa di tengah situasi duka akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Sumbar, roda pemerintahan dan pelayanan publik tidak boleh terhenti.
"Pascabencana, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. Justru dalam kondisi seperti ini, kehadiran negara sangat dibutuhkan," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat, Adel Wahidi, menegaskan komitmen Ombudsman untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan pengaduan masyarakat.
Menurut Adel, penguatan sistem pengaduan merupakan bagian penting dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan publik, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional.
"Kami terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk asistensi pembentukan unit pengaduan di OPD, monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas aparatur agar mampu merespons laporan masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara Ombudsman RI dengan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota agar kualitas pelayanan publik di Sumatera Barat terus meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat.
Rapat monitoring dan evaluasi tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Sumbar. Dari lingkungan Pemprov Sumbar, hadir sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, di antaranya Kepala Biro Administrasi Pimpinan Nolly Eka Mardianto, Kepala Biro Pemerintahan Edzedin Zein, serta Kepala Biro Organisasi Dina.
