Gubernur Koster Akui Terbantu oleh Pengawasan Layanan Ombudsman
Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster mengaku terbantu oleh pengawasan Ombudsman terhadap layanan publik di Bali.
"Pemerintah daerah tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri, ombudsman membantu memastikan pelayanan publik berjalan semakin baik, karena itu harus kita dukung bersama demi kepentingan masyarakat," kata Koster di Denpasar, Jumat.
Koster memandang, peningkatan pelayanan kepada masyarakat bukanlah tanggung jawab satu lembaga semata, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh instansi pemerintah.
Pemprov Bali sendiri sangat terbantu dengan keberadaan ombudsman yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik.
"Keberhasilan menghadirkan pelayanan yang berkualitas memang akan memberikan citra positif bagi pemerintah daerah, namun peran utama dalam pengawasan tetap berada di tangan ombudsman sehingga keberadaannya harus terus diperkuat," ujarnya.
Dalam kunjungan Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona dan jajaran itu, Koster menegaskan bahwa seluruh instansi vertikal pemerintah pusat yang berada di Bali pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Oleh sebab itu, Pemprov Bali siap memberikan dukungan, termasuk kepada instansi pusat yang baru berdiri.
"Pemda merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, karena itu, sepanjang untuk kepentingan pelayanan masyarakat, tentu harus saling mendukung," ucapnya.
Melalui sinergi yang semakin erat antara Pemprov Bali dan Ombudsman RI, diharapkan kualitas pelayanan publik di Pulau Dewata terus meningkat sehingga masyarakat memperoleh layanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona selaku pimpinan rombongan kemudian menyampaikan apresiasi atas dukungan yang selama ini diberikan Pemprov Bali.
Menurutnya, sinergi yang telah terjalin diharapkan semakin solid sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
Ia juga menepis anggapan bahwa penerimaan hibah dari pemerintah daerah dapat memengaruhi independensi lembaga ombudsman.
Menurutnya, integritas sebuah lembaga tidak diukur dari ada atau tidaknya hibah yang diterima, melainkan dari kejujuran dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
"Hibah merupakan bentuk kerja sama dan saling mendukung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, begitu pula sebaliknya, hal itu tidak mengurangi integritas ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan," kata Rahmadi.
Hal ini disampaikan sembari menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan pemberian hibah lahan untuk pembangunan kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali.
