Gubernur Gusnar Gandeng Ombudsman RI, Perkuat Pelayanan Publik Gorontalo
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di wilayahnya. Ia menggandeng Ombudsman RI dalam sebuah inisiatif penting yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas birokrasi. Penandatanganan komitmen ini diharapkan mampu mendorong perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan.
Komitmen jaringan pengawasan pelayanan publik ini ditandatangani bersama Ombudsman RI pada Sabtu (21/2) di Gorontalo. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa jajaran birokrasi pemerintah provinsi menjadi lebih responsif. Terutama terhadap segala bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat luas.
Melalui rapat pimpinan yang melibatkan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak Ombudsman, Gubernur Gusnar menegaskan tantangan keterbukaan informasi. Kinerja pemerintah kini terpantau secara langsung oleh publik. Hal ini menuntut perubahan pola pikir aparatur agar tidak lagi mengabaikan laporan pengawasan.
Urgensi Pengawasan dan Perubahan Pola Pikir Aparatur
Gubernur Gusnar Ismail menekankan bahwa pengawasan pelayanan publik adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat lagi dihindari oleh jajaran pemerintahan. Di era keterbukaan informasi saat ini, setiap gerak-gerik dan kerja pemerintah senantiasa berada di bawah pengawasan ketat publik. Oleh karena itu, kehadiran Ombudsman sebagai lembaga negara dengan mandat undang-undang sangat krusial.
Lembaga ini memiliki peran penting dalam mengawal integritas pelayanan di lingkungan pemerintah provinsi Gorontalo. Penekanan utama adalah mengubah pola pikir aparatur agar tidak lagi menomorduakan laporan pengawasan. Hal ini demi terciptanya standar pelayanan publik yang lebih akuntabel dan transparan di seluruh Provinsi Gorontalo.
Gusnar juga menyoroti kebiasaan jajaran pemerintah yang sering kali baru bereaksi ketika permasalahan pelayanan sudah masuk tahap penyelesaian hukum. Ia menyayangkan sikap instansi yang kerap merasa kaget saat ditemukan pelanggaran. Padahal, pengawasan seharusnya dipahami sebagai bagian integral dari proses penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak bagi setiap aparatur untuk lebih proaktif dalam mendengarkan masukan dari pihak pengawas sejak dini. Respon cepat dan tepat terhadap setiap laporan merupakan kunci. Ini akan membangun kembali kepercayaan publik terhadap jalannya roda pemerintahan.
Responsivitas Pemerintah dan Harapan ke Depan
Gusnar mengkritik keras mentalitas jajaran pemerintah terkait sikap mereka terhadap lembaga pengawas. Ia menyatakan, "Teman-teman jajaran pemerintah itu sering kali menomorduakan. Nomor dua, atau bahkan nomor tujuh malah. Kalau ada informasi Ombudsman ya biasa-biasa saja. Padahal itu refleksi rakyat, refleksi respon daripada sikap rakyat terhadap pelayanan publik yang kita berikan, kira-kira seperti itu," kata Gusnar.
Gubernur menegaskan bahwa setiap laporan yang masuk ke Ombudsman sebenarnya merupakan refleksi tanggung jawab pemerintah dalam merespons aspirasi rakyat. Mengabaikan pengawasan berarti mengabaikan suara masyarakat yang menginginkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Respon terhadap keluhan masyarakat menjadi kunci utama.
Untuk itu, Gusnar menginstruksikan agar setiap diskusi mengenai kendala pelayanan publik dilakukan secara efektif dan langsung pada pokok permasalahan. Para pimpinan OPD diminta untuk tidak "berceramah" panjang lebar. Mereka harus lebih mengedepankan dialog teknis serta tanya jawab yang dipandu oleh Sekretaris Daerah.
Efisiensi waktu menjadi penekanan utama agar setiap hambatan administratif dapat segera dicarikan solusi yang konkret. Gubernur berharap komitmen yang telah ditandatangani ini segera ditindaklanjuti secara nyata oleh seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Gorontalo. Sinergi dengan Ombudsman diharapkan menjadi budaya kerja baru yang mengedepankan keterbukaan dan akuntabilitas di masa depan.
