Gubernur Gorontalo: Pelayanan publik membutuhkan komitmen semua pihak
Gorontalo (ANTARA) - Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menyebut pelayanan publik dalam lingkungan pemerintahan membutuhkan keseriusan dan komitmen mulai dari pimpinan sampai staf.
"ini yang harus kita bangun," ucap Ismail Pakaya usai bertemu dengan Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo Alim S. Niode dan jajarannya di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Selasa.
Ia mengaku jika memiliki target pribadi untuk fokus memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik dalam satu tahun menjabat sebagai Gubernur Gorontalo.
Pemerintah Provinsi Gorontalo, kata dia, akan mengaktifkan hotline atau saluran siaga untuk meningkatkan pelayanan publik.
"Harus ada nomor hotline di Dinas Kominfo untuk menerima aduan masyarakat. Masyarakat itu butuh respon cepat, mereka tidak mau menunggu nanti seminggu baru ada jawaban, atau lebih parah lagi mereka tidak dilayani," ujarnya.
Terkait saran dan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Ombudsman, Ismail Pakaya menyatakan sikapnya segera memperbaiki hal-hal yang dinilai masih kurang. Bahkan dengan tegas menginstruksikan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap perbaikan pelayanan publik.
Sebelumnya, Kepala Ombudsman Perwakilan Gorontalo mengungkapkan bahwa laporan masyarakat terhadap dugaan maladministrasi yang tertinggi pada tahun 2022 adalah penyimpangan prosedur mencapai 60 persen, kedua, tidak memberikan pelayanan sebesar 17 persen, dan ketiga, penundaan berlarut sebanyak sembilan persen.
"Tapi ini bukan seluruhnya maladministrasi di Pemerintah Provinsi Gorontalo. Ini tersebar di kabupaten/kota, termasuk instansi vertikal," ungkap Alim.
Lebih lanjut Alim memaparkan nilai rata-rata penyelenggaraan pelayanan publik untuk Pemprov Gorontalo tahun 2022 berada pada kategori C dengan 72,65 poin.
Nilai tersebut diperoleh dari rekapitulasi hasil penilaian pada empat organisasi perangkat daerah (OPD), yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pendidikan, serta Dinas Sosial.
