Fauzan Ramon Bertindak! Oprit Jembatan Ulin Terlalu Tinggi Bikin Warga Veteran Banjarmasin Kebanjiran, BWS Akhirnya Dipanggil PUPR
IRONI terjadi di Kota Banjarmasin. Proyek yang digadang-gadang untuk mengendalikan banjir, justru menjadi penyebab banjir baru bagi warga. Itulah yang terjadi pada Proyek Normalisasi Sungai Veteran yang dikerjakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III.
PUNCAK kekesalan warga meledak hari ini, Rabu (23/9/2029). Warga yang terdampak langsung pembangunan Jembatan Jalan Ulin penghubung Jalan Veteran, menggelar protes keras. Pasalnya, oprit jembatan dibangun terlalu tinggi dan tidak dilengkapi saluran air yang memadai, sehingga air hujan dan luapan sungai tidak mengalir dan justru menggenangi permukiman warga setempat saat musim hujan nanti.
Menanggapi gejolak tersebut, pertemuan mediasi mendesak digelar di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin. Pertemuan ini mempertemukan semua pihak terkait: perwakilan warga terdampak, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLK) Intan Kalimantan ,Dinas PUPR Kota Banjarmasin, pihak BWS Kalimantan III, dan pihak kontraktor pelaksana.
Pertemuan berlangsung cukup alot, namun mengarah pada titik terang.
Ketua YLKI Kalimantan yang juga advokat senior, Dr. H. Fauzan Ramon, SH, MH, menegaskan kehadirannya bukan sekadar pendamping, melainkan pembela hak-hak konsumen yang dilindungi undang-undang.
"Hari ini kami datang dari kantor YLKI dan pengacara Fauzan Ramon. Dari hasil pertemuan ini, saya rasa ada titik temunya, ada penyelesaian, saya berharap seperti itu," ujar Fauzan kepada awak media usai pertemuan.
Fauzan mengungkapkan pertemuan ini baru bisa terlaksana setelah dirinya melayangkan surat resmi pada hari Jumat lalu, dan baru dibalas oleh Dinas PUPR pada Selasa sore untuk memfasilitasi mediasi.
"Pada intinya saya menyampaikan kepentingan rakyat masyarakat Kalsel, khususnya Banjarmasin, yang saya utamakan yang dilindungi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999. Warga adalah konsumen dari pembangunan, mereka berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan aman, bukan malah dirugikan," tegasnya.
Tak segan, Fauzan juga melontarkan kritik pedas terhadap wakil rakyat yang dinilainya absen dalam persoalan ini.
"Padahal sebenarnya ini kewajiban DPRD Kota Banjarmasin dan DPRD Provinsi. Mereka digaji dan punya hak untuk memanggil-manggil siapapun demi kepentingan rakyat. Tapi karena saya lihat tidak jalan, terpaksa YLKI turun langsung ke masyarakat," sindirnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Candra Iriandi Wijaya, menyambut baik pertemuan tersebut dan menyebutnya sebagai ajang silaturahmi untuk menyinkronkan kepentingan.
"Hari ini kita bersilaturahmi, ada dari pihak warga yang terdampak pembangunan jembatan sungai Ulin, YLKI, pihak BWS dan Pihak Pelaksana," ujar Candra.
Candra mengakui adanya ketidaksinkronan di lapangan. Proyek yang secara konsep bertujuan mulia untuk pengendalian banjir, di lapangan justru menimbulkan dampak sosial.
"Harapan kita, karena konsepnya proyek itu untuk pengendalian banjir, dan karena ada beberapa warga yang terdampak maka perlu disinkronisasikan. Semoga dengan pertemuan hari ini tercapai kesepakatan dengan warga yang terdampak," jelasnya.
"Tentu dalam hal itu konsep pengendalian banjir dari BWS bisa dioptimalkan, kita kondisikan agar bisa sinergi. Agar warga yang terdampak mendukung konsep pengendalian banjir tapi harus ada yang disinkronkan. Dengan silaturahmi ini akan tercapai tujuan yang bagus lah untuk Kota Banjarmasin," tambah Candra.
Dari pihak BWS Kalimantan III, yang diwakili oleh Agung, mengakui sepenuhnya tanggung jawab atas proyek normalisasi Sungai Veteran tersebut. Ia juga mengapresiasi kehadiran warga sebagai bentuk partisipasi.
"Memang yang bertanggungjawab terkait proyek normalisasi Sungai Veteran itu pihak kami. Dan hari ini saya ucapkan terimakasih banyak khususnya kepada warga yang terdampak yang datang hari ini. Sebenarnya ini adalah dukungan nyata terhadap pekerjaan kami," kata Agung.
Agung berjanji akan segera mengakomodir keluhan warga, terutama terkait akses vital warga.
"Terkait pekerjaan ini yang bisa kami akomodir dalam waktu dekat, terutama akses untuk di Gang Prona dan rumah Ibu Ida dan Lidya, kami akan diskusi lebih lanjut dengan Pemko Banjarmasin karena sudah ada konsepnya, tinggal nanti apa yang bisa kita eksekusi," pungkasnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi akhir dari polemik oprit jembatan maut tersebut. Warga kini menanti janji konkret, bukan sekadar konsep di atas kertas, agar mereka tidak lagi menjadi korban dari proyek yang seharusnya melindungi mereka dari banjir (jejakrekam)
