Dua SMA Negeri di Tangsel Didemo OKP? Cek Faktanya, Begini Saran Ombudsman
HARIAN MASSA - Sebanyak dua Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) di Tangerang Selatan (Tangsel) dikabarkan akan didemo oleh Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP). Demo tersebut merupakan buntut kekecewaan lantaran pihak OKP mengklaim memiliki temuan yang dianggap merugikan.
Namun sayang, demontrasi yang bakal dilakukan Pengurus Cabang 2708 KB Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan(FKPPI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) itu akhirnya batal dilakukan.
Informasi yang berhasil dihimpun Harianmassa, demontrasi yang rencananya akan digelar di SMA 3 dan SMA 6 Tangsel itu akhirnya batal. Hal itu lantaran Pengurus Cabang 2708 KB FKPPI Tangsel mengklaim memiliki beberapa pertimbangan.
"Batal, terkait rencana demo hari ini batal. Alasannya, yang pertama kita menghargai pihak sekolah dan ada larangan jika demo dilakukan di sekolah, iya kan," terang Ketua Pengurus Cabang 2708 KB FKPPI Tangsel, Agus Asnawi saat berbincang dengan Harianmassa melalui seluler, Senin 11 Juli 2022.
Meski begitu, Agus mengaku batalnya aksi demo tersebut lantaran salah satunya tuntutan OKP telah diakomodir oleh pihak sekolah. Bahkan selain itu, Agus mengklaim pihaknya ingin menjaga kondusifitas sekolah.
Disisi lain, Agus membeberkan jika pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Komisi V DPRD Propinsi Banten terkait perihal temuannya soal akomodir.
"Kami juga ingin menciptakan suasana yang kondusif, dan juga tuntutan kami sudah clear dan diakomodir. Kita hanya satu, kan ini untuk masyarakat Tangsel," jelasnya.
"Kami juga sudah menemui Ketua Komisi V DPRD Propinsi Banten, kami juga meminta informasi itu soal adanya akomodir yang disebut-sebut oleh sekolah," sambungnya.
Sementara itu, pihak SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 6 Tangerang Selatan belum dapat memberikan keterangan terkait demo tersebut. Disisi lain, Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten di Tangsel, Suryadi saat dikonfirmasi belum merespon.
Terpisah, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Banten, Zainal Muttaqin menyarankan agar pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten untuk menyampaikan klarifikasi terkait hal tersebut.
"Sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten perlu menyampaikan klarifikasi mengenai permasalahan tersebut. Supaya tidak timbul fitnah atau menjadi isu liar yang mencederai PPDB," terang Zaenal Muttaqin.
"Sebagai regulator juga pembina sekolah, Dinas perlu menegaskan bahwa hanya yang mendaftar melalui jalur resmi PPDB sesuai ketentuan yang dapat diterima. Sehingga masyarakat yang telah mengikuti proses PPDB SMA/SMK tahun ini secara sungguh-sungguh memperoleh kejelasan dan keadilan," pungkasnya.
Seperti diketahui, terkait kabar Pengurus Cabang 2708 KB FKPPI Tangsel akan melakukan demontrasi sempat beredar dikalangan grup WhatsApp. Hal itu diketahui melalui selebaran yang telah disebar beberapa hari lalu.
