Ditanya Soal Nasib APBA 2024, Pejabat Pemerintah Aceh Kompak Bungkam.
BANDA ACEH - Tak satupun pejabat Pemerintah Aceh bersedia memberikan keterangan terkait nasib Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2024. Menjelang Maret, anggaran yang disahkan dan melewati proses revisi berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri itu tidak dapat digunakan.
Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, enggan memberikan komentar. Ditemui di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligo Gubernur Aceh, 5 Februari 2024, tak sepatah katapun keluar dari mulut orang nomor satu itu terkait nasib APBA 2024.
Sekretaris Daerah Aceh, Bustami, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh, juga enggan berkomentar. Dimintai tanggapan lewat aplikasi whatsapp mengenai pertemuan dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Zulfadli, di Bireuen, beberapa waktu lalu, dia bungkam.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Aceh, yang menjadi Sekretaris TAPA, Ahmad Dadek, juga tidak mau membalas pertanyaan tertulis yang dikirimkan lewat aplikasi whatsaap. Demikian juga juru bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA. Pria yang biasanya cepat menjawab pertanyaan terkait Pemerintah Aceh itu memilih untuk tidak menjawab pertanyaan.
Terakhir kali pernyataan tentang APBA 2024 itu disampaikan Muhammad MTA terkait APBA 2024 yang tuntas dikoreksi sesuai dengan arahan Kemendagri. Dokumen itu telah ditandatangani pejabat terkait kecuali Ketua DPR Aceh, Zulfadli.
Tanpa tanda tangan Zulfadli, yang menjadi Ketua Badan Anggaran DPR Aceh, APBA 2024 itu tidak dapat digunakan. Dia menolak menandatangani dokumen itu karena TAPA tidak melibatkan pihaknya dalam merasionalisasi hasil evaluasi Kemendagri.
Sesuai mekanisme, kata Zulfadli, proses penyempurnaan hasil evaluasi Kemendagri harus melibatkan TAPA bersama DPR Aceh. Lantas hasilnya disahkan dalam sidang paripurna. Zulfadli bahkan menuding balik Pemerintah Aceh sebagai pihak yang menggelembungkan estimasi sisa anggaran 2024, yang menjadi salah satu persoalan dalam APBA 2024.
Kepala Ombudsman Aceh, Dian Rubianty, beberapa waktu lalu, mengingatkan TAPA dan Banggar DPR Aceh untuk berhati-hati dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2024.
