Diskusi Stisipol Pahlawan 12, Kontrol Kebijakan Pemerintah Adalah Bagian Demokrasi
BANGKA -- Demokrasi sangat erat hubungannya pada kebebasan sipil yang antara lain aspeknya adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab.Tidak mungkin tercapai demokrasi yang baik, bila pers tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai amanat undang-undang. Demikian sebagian simpulan Mingguan yang digelar STISIPOl Pahlawan 12 Sungailiat, Bangka, Sabtu (22/1/2022).
Tema diskusi kali ini adalah Refleksi Awal Tahun: Catatan Kritis Capaian Indeks Demokrasi Bangka Belitung 2021. Acara yang dihadiri Ketua STISIPOL Pahlawan 12 Sungailiat DR Darul Arqum itu menghadirkan narasumber Kepala Perwakilan Ombudsman Babel Shulby Yozar Ariandhy dan Asisten Manajer Digital Bangka Pos Alza Munzi Hipni. Acara yang dipandu moderator Ferdiana itu juga dihadiri belasan mahasiswa Stisipol Pahlawan 12 Sungailiat.
Yozar pada kesempatan itu membeberkan soal data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diperoleh dari berbagai aspek. Aspek itu adalah kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.
"Bagaimana sebuah negara demokrasi membangun komunikasi yang kuat antara rakyat dan pemerintahnya," kata Yozar.
Pada kesempatan itu, Yozar menyinggung soal kebebasan sipil rakyat untuk berpendapat.
Dia menyebutkan ada aktivis lingkungan yang mengalami kekerasan verbal dan persekusi oleh pekerja tambang. Hal itu terjadi ketika aktivitis tersebut mengeluarkan pendapatnya soal kerusakan lingkungan akibat tambang.
"Kalau kita bicara di negara demokrasi, pastinya kebebasan berpendapat adalah bagian tak terpisahkan," katanya.
Sementara Alza Munzi menyatakan pers dan demokrasi adalah dua hal yang terpisahkan. Ciri negara demokrasi adanya pers yang bebas dan bertanggung jawab.
"Karena di dalamnya ada peran pers sebagai kontrol publik terhadap kebijakan pemerintah," kata Alza Munzi.
Pada kesempatan itu, Alza menyoroti Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada aspek kebebasan sipil yang menurun. Pada tahun 2018 mendapat nilai 80,95, naik menjadi 84,12 pada 2019, dan turun pada angka 79,12 pada 2020.
"Kebebasan sipil indikatornya selain terjaminnya kebebasan berkumpul dan berpendapat, pemenuhan hak-hak pekerja, juga pers yang bebas menjalankan tugas dan fungsinya," jelasnya.
Menurut
Alza, sehubungan tugas dan pers itulah, sorotan dan kritikan jurnalis pada
kebijakan pemerintah itulah bagian kehidupan demokrasi.
Pada kesempatan itu, Darul menambahkan soal perkembangan demokrasi di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat.
Dia juga menyebutkan ada indikasi IDI Babel pada 2021 akan menurun pada masa pandemi, karena pembatasan berkegiatan dan kebijakan lainnya.
(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)
