Kabar Perwakilan

KABUPATEN TANGERANG - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang menggelar diskusi publik untuk memantau dan mengevaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik.

Diskusi di gedung Smart Building, Diskominfo Kabupaten Tangerang, Kamis 8 Mei 2025, itu dilakukan bersama Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten. 

Kepala BPS Kabupaten Tangerang, Husein Maulana, mengatakan bahwa kegiatan diskusi publik tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas pelayanan yang diberikan. Serta, mengidentifikasi, membahas, dan menyusun solusi terkait permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan publik.

Sebab, kata Husein, perlu diketahui bersama bahwa BPS Kabupaten Tangerang yang merupakan instansi vertikal ini sebagai penyelenggara pelayanan publik, terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

"Oleh karena itu, standar pelayanan perlu dilakukan evaluasi secara berkala," ujar Husein kepada RADARBANTEN.CO.ID, Jumat pagi, 9 Mei 2025, melalui sambungan telepon.

Dikatakan Husein, dengan perkembangan teknologi dan banyaknya sumber informasi yang beredar, pelayanan publik juga perlu beradaptasi dengan kebutuhan para pengguna.

Kata Husein, dengan dilakukan evaluasi yang berkala, diharapkan BPS dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Jadi, dalam menyelenggarakan pelayanan perlu ditetapkan Standar Pelayanan yang selanjutnya harus dipenuhi oleh petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," kata Husein.

Husein mengungkapkan, penyusunan standar pelayanan perlu melibatkan pengguna layanan, sehingga dapat dilakukan penyelarasan antara kebutuhan pengguna layanan dengan kesanggupan penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan layanan.

"Pada diskusi publik tersebut, kami mengundang narasumber seperti Ombudsman. Dan alhamdulillah yang hadir kepala perwakilannya langsung, untuk dapat memberikan masukan terkait pelayanan publik seperti apa yang ideal untuk dilaksanakan setiap penyelenggara khususnya pada lingkup  Pemerintahan," pungkas Husein.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, Fadli Apriadi, mengatakan bahwa pelayanan itu harus dimulai dari keluhan dan keinginan masyarakat, salah satunya melalui forum diskusi seperti ini.

"Jadi, kami mengapresiasi diskusi publik seperti ini, karena berbagai stakeholder seperti BPS ini sudah memahami tentang kewajiban dalam menyusun standar pelayanan, dan evaluasi. Nah, tahapannya ya seperti ini, forum konsultasi publik," tukas Fadli.