Data Bansos Dinilai Tak Tepat Sasaran, Warga Simboro Adukan Masalah DTSEN dalam Forum Ombudsman
Mamuju - Persoalan pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta penyaluran bantuan sosial yang dinilai kerap salah sasaran menjadi sorotan utama warga Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.
Keluhan tersebut mencuat saat Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat membuka ruang diskusi dan literasi layanan publik di aula Kantor Camat Simboro, Selasa (29/9/2026).
Masyarakat mengungkapkan perlunya kepastian dan transparansi proses pembaruan data DTSEN, terutama saat data yang tercatat di sistem tidak sesuai dengan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya di lapangan.
Ketidaksesuaian data tersebut berdampak langsung pada penetapan daftar penerima bansos, sehingga berpotensi memicu ketidakadilan dan gejolak sosial di tingkat bawah.
Selain DTSEN, warga menyuarakan minimnya keterbukaan informasi pendataan bansos serta belum tersedianya mekanisme penyampaian keberatan yang jelas bagi warga layak bantu yang terlewatkan.
Menanggapi hal tersebut, Camat Simboro, H. Surasman, menyambut baik dibukanya ruang dialog terbuka antara warga dengan lembaga pengawas dan instansi terkait.
"memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai mekanisme pelayanan publik sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi." kata H. Surasman.
Ia menambahkan bahwa pertemuan lintas instansi ini vital sebagai wahana penyelesaian hambatan pelayanan di lapangan secara bersama-sama.
"sarana komunikasi antara masyarakat, pemerintah kecamatan, Ombudsman, kepolisian serta instansi lainnya dalam mencari jalan keluar terhadap persoalan-persoalan pelayanan publik yang muncul di tengah masyarakat." ujar H. Surasman.
Selain mendiskusikan masalah bantuan sosial, forum ini turut membedah persoalan pelayanan keamanan serta mitigasi kebencanaan dengan menghadirkan narasumber dari BPBD Kabupaten Mamuju dan Polres setempat.
