Capaian Integritas Nasional Pemda di Babel Mayoritas Kategori Rentan
RRI.CO.ID, Pangkalpinang - Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung menyoroti capaian Indeks Integritas Nasional (IIN) pemerintah daerah di Provinsi Bangka Belitung yang dinilai masih memprihatinkan. Berdasarkan hasil pemantauan, mayoritas pemerintah daerah di wilayah tersebut masih berada pada kategori merah atau rentan.
Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung, Kgs Chris Fither menyampaikan, capaian tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat integritas dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kondisi ini dinilai berpotensi membuka celah terjadinya praktik maladministrasi hingga tindak korupsi.
"IIN ini menjadi indikator penting untuk melihat sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem yang transparan dan akuntabel. Fakta bahwa sebagian besar masih berada di zona merah tentu menjadi perhatian serius," ujarnya dalam laporan yang diterima RRI, Selasa, 7 April 2026.
Ombudsman menilai, rendahnya nilai IIN dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari lemahnya pengawasan internal, kurangnya transparansi dalam pelayanan publik, hingga belum optimalnya implementasi sistem pencegahan korupsi.
Selain itu, budaya birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik juga turut menjadi penyebab rendahnya capaian tersebut. Oleh karena itu, Ombudsman mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada.
"Ombudsman berharap ada langkah konkret dari masing-masing kepala daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat integritas aparatur, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata dia.
Sebagai langkah perbaikan, Ombudsman Babel merekomendasikan penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, serta optimalisasi peran inspektorat daerah. Selain itu, edukasi dan pembinaan terhadap aparatur sipil negara juga dinilai penting untuk membangun budaya integritas.
Meski demikian, capaian Monitoring Center for Prevention (MCSP) tahun 2025 menunjukkan tren positif, dengan sebagian besar pemerintah daerah telah berada pada kategori hijau. Namun, masih terdapat satu wilayah yang berada di zona merah dan perlu segera berbenah, khususnya dalam aspek pelayanan publik.
Warga Pangkalpinang Kusnarti, mengaku tidak terkejut dengan hasil tersebut. Menurutnya, masih sering ditemukan pelayanan publik yang berbelit dan kurang transparan.
"Kalau lihat kondisi di lapangan, memang masih banyak yang perlu dibenahi," ujarnya.
