Bupati Banjar temui Ombudsman Kalsel bahas cegah maladministrasi
Martapura (ANTARA) - Pimpinan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menemui Bupati Banjar Saidi Mansyur guna membahas upaya mencegah dan memberantas maladministrasi.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel Hadi Rahman mengatakan pihaknya mencatat ada sejumlah instansi atau perusahaan yang masuk top list terkait pengaduan masyarakat.
"Ombudsman Kalsel menerima pengaduan atau laporan masyarakat tentang pelayanan air bersih PT AM Intan Banjar tidak maksimal," kata Hadi di Martapura, Kabupaten Banjar, Selasa.
Selain itu, Hadi mengungkapkan masyarakat juga mengadukan pelayanan administrasi kependudukan yang tidak sampai ke pelosok desa hingga infrastruktur terkait penerangan jalan yang kurang maksimal
Hadi mengharapkan pertemuan dengan Kepala Daerah Kabupaten Banjar tersebut bisa ditindaklanjuti dengan diadakan perbaikan pelayanan kepada setiap masyarakat dan Ombudsman Kalsel memberikan sejumlah rekomendasi terkait penyelesaian masalah.
Dikatakan Hadi, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel sudah memberikan masukan, antara lain Pemkab Banjar membentuk desa percontohan anti maladministrasi supaya sesuai standar pelayanan publik yang dilakukan pengawasan dan pemantauan.
"Monitoring dilakukan secara berkala oleh Pemkab Banjar selaku pemilik saham PT AM Intan kepada jajaran dan juga perbaikan kinerja dari instansi terkait sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat," ucapnya.
Bupati Banjar Saidi Mansyur menyambut baik kunjungan kerja dan sangat mengapresiasi laporan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel sekaligus berharap SKPD yang membawahi pelayanan publik menindaklanjuti segala aduan dari masyarakat, serta diupayakan harus ada perbaikan.
"Pemkab Banjar berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan diperlukan kerja sama serta saling mendukung dengan lembaga pengawas," tutur Saidi.
Saidi menyebutkan pengawasan bersama tersebut sesuai prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas harus menjadi fokus bersama demi peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
