Bos Timah Ditunjuk jadi Ketua Satgas Tambang Ilegal, Ini Kata Ombudsman
TEMPO.CO, Pangkalpinang - Penjabat Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tambang Timah Ilegal. Adapun pengusaha timah, pemilik smelter PT Menara Cipta Mulia (MCM) Thamron alias Aon ditunjuk sebagai ketua Satgas tersebut.
Ridwan yang juga Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu mengaku mengajak pelaku usaha dalam upaya penertiban tambang ilegal. Nama Aon sebagai Ketua Satgas dipilih, menurut Ridwan, setelah melalui pertimbangan matang.
"Pertimbangan saya mengapa beliau karena beliau memang berpengalaman panjang," kata Ridwan, Rabu, 29 Juni 2022.
Selain itu, menurut Ridwan, Aon sebagai pengusaha tetap bisa meluangkan waktu dengan bekerja memimpin Satgas. "Sepengetahuan saya beliau sudah selesai urusan sama keekonomian dia sendiri. Kira-kira sudah punya cukup uang lah. Sehingga kalau mau bekerja, bisa meluangkan waktu untuk berbakti kepada republik ini bisa diimbangi dengan cara itu," tuturnya.
Ia menyebutkan tidak ingin memberikan kesan bahwa Aon adalah orang jahat yang seolah-olah sedang dihukum. "Itu sama sekali tidak. Saya mengajak bukan hanya beliau. Semua kita ajak. Saya lengkapi susunan pengurus satgasnya nanti," kata Ridwan.
Hingga saat ini, menurut Ridwan, Aon masih menerima penunjukkan tersebut. "Saya bilang kalau ada masalah atau ada kekhawatiran kembali ke pemerintah saja."
Kepala Ombudsman Bangka Belitung Shulby Yozar Ariadhy menyatakan belum bisa menanggapi lebih banyak soal pembentukan Satgas dan penunjukkan ketua yang berasal dari kalangan pengusaha tersebut.
"Karena belum ada surat keputusan resmi atau instrumen hukum yang dipublikasi resmi Pemprov Babel. Tupoksi atau job desc satgas tambang tersebut secara rinci bagaimana, mekanisme struktur formaturnya seperti apa dan ketentuan lainnya sesuai ketentuan," ujar Shulby ketika dihubungi.
Yang pasti, menurut dia, penyelesaian tambang ilegal harus menggunakan strategi pentahelix dimana salah satu unsur penting dalam strategi tersebut adalah adanya keterlibatan masyarakat, pelaku usaha, akademisi dan pers.
Ia menyebutkan, satgas tersebut hendakya tidak sebagai regulator, tapi hanya sebagai pihak yang mensosialisasikan, menerapkan serta mengawasi praktek pertambangan yang baik sesuai kaidah peraturan yang berlaku.
"Kalau sudah resmi, nanti dalam jangka pendek dapat kita lihat kinerja Satgas ini. Apakah kolektor tim sudah semakin sadar tidak membeli biji timah dari hasil tambang ilegal," kata Shelby.
Namun begitu, ia mewanti-wanti agar prosedur pembentukan Satgas Penanganan Tambang Timah Ilegal tidak boleh dengan peraturan dan setiap pejabat di dalamnya wajib menjauhi konflik kepentingan.
