BKPSDMD Provinsi Babel Dilaporkan Ke Ombudsman
Pangkalpinang,- suluhnusantara.news - Setelah melaporkan Diskominfo Babel, Edi Kembali melaporkan BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung. Pasalnya, Edi tidak mendapatkan pelayananan pengaduan di Dinas yang dikepalai Darlan tersebut, dengan alasan petugasnya sedang keluar semua. 23/04/2026
Pada pukul 14.00 WIB setelah Edi tidak mendapatkan pelayanan di Diskominfo Babel, Edi bermaksud melaporkan Fadjri Kepala Diskominfo ke Badan Kepegawaian (BKPSDMD). Namun siapa sangka, alih-alih ingin melaporkan kepada BKPSDMD malah BKPSDMDnya yang dilaporkan.
Saat itu Edi datang ke bagian helpdek, kemudian menanyakan dengan khas santunnya, "Bu saya mau melaporkan sdr. Fadjri Kepala Diskominfo Babel" lalu dijawab oleh bagian pelayanan "Mohon maaf pak, petugas yang bersangkutan sedang ada kegiatan di kantor gubernur".
Edi kembali menanyakan, "Bu apakah saya dapat dilayani oleh petugas yang lainnya. Atau saya bisa video call langsung dan mengisi formulir pengaduannya. Agar tidak salah paham" tutur lembut Edi.
Tak lama waktu berselang setelah berkomonukasi via telpon dengan petugas yang katanya sedang keluar, kemudian petugas helpdesk datang dengan membawa formulir permohonan informasi publik. Lantas Edi tersenyum sambil menggelengkan kepala dan menjawab, "Baik Bu, terima kasih" singkat Edi sambil berpamitan pulang.
"Astaga. Lah dak tau nek ngumong apa agik pun cemni (sudah tidak tahu lagi mau bicara apalagi kalau sudah seperti ini). Kacau! Saya sudah tidak bisa memilih padanan kata lagi untuk tindakan administratif yang dilakukan oleh BKPSDMD Provinsi Babel Ini. Pak Gub, gantilah Darlan ne. Kacau Pak Gub kalo dipimpin sama pejabat yang tidak mengerti persoalan tata kelola pemerintahan. Ditambah lagi dalam Pergub No. 51 Tahun 2023 Kepala BKPSDMD ini jadi sekretaris dalam majelis etik pula. Gimana mungkin, ngatur dan membina anak buah sendiri saja tidak mampu tapi diberikan ruang strategis tata kelola pemerintahan. Nek cemana agik kami ngumong ne Pak Gub. (Mau bagaimana lagi kami bicara Pak Gubernur).
Tata kelola pemerintahan ini manjadi semakin dalam sorotan publik. Dari permasalahan yang awalnya adalah maladministrasi Komisi Informasi Babel, kini merembet kemana-mana. Membongkar banyaknya pelayanan buruk yang terjadi dalam tata kelola pemerintahan di Provinsi Bangka Belitung.
"Kadang-kadang penting juga ada lembaga buta huruf seperti Komisi Infomasi (KI) Babel ini. Mungkin tanpa kasus ini, permasalahan inti dan mendalam itu tidak dapat terbuka lebar, tajam Edi.
Dalam kesempatan yg sama Gusti turut menanggapi,
"Kami menilai dinas ini tidak mampu melayani, maka yang dipertanyakan bukan masyarakatnya, tapi kompetensi dan integritas orang-orang di dalamnya.
Buruknya kinerja itu menunjukkan bahwa jabatan yang dipegang tidak dijalankan dengan tanggung jawab, ini miris bener rasanya.
Pandanglah sebuah cermin, hai ASN, kalian itu pelayan yang berbaju dinas, perbuatan di depan dan di belakang harus setara, kami bukan musuh, kami ini masyarakat yang ingin mengadu dan bertanya "tutup Gusti.
