Bersama Ombudsman Kepri, Pemda Natuna Gelar Rakor Terkait RPJMD Tahun 2020-2024
METROBATAM.COM, NATUNA - Pemerintah Kabupaten Natuna melaksanakan rapat koordinasi bersama Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, terkait Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Natuna pada RPJMD Kepri tahun 2020-2024, serta penjelasan program pelayanan publik atas keluhan masyarakat, terkait jalan transmigrasi Batubi yang rusak, bertempat di Ruang Rapat Lantai ll Kantor Bupati Natuna, Selasa (06/12/2022).
Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Natuna, Asisten l Bidang Pemerintah, Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Riau, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna, Kasat Pol Polisi Pamong Praja, Kabag Organisasi Sekretariat Daerah, serta Para tamu undangan.
Dalam sambutannya, Bupati Natuna Wan Siswandi menyampaikan terimakasih kepada kepala Ombudsman RI Kepulauan Riau sudah hadir di sini berdiskusi bersama terkait tentang pelayanan dan terkait perencanaan pembangunan pemerintah daerah pada RPJMD tahun 2020-2024.
"Titik fokus kita dalam diskusi ini mengenai SPM ( Standar Pelayanan Minimum ) Perencanaan Program Pelayanan Publik," kata Bupati.
Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan Ombudsman Kepulauan Riau Lagat Parroha mengatakan, terimakasih atas sambutan Pemerintah Kabupaten Natuna, yang telah menerima kami disini.
"Kami disini membawa 2 tim, 1 tim lagi sedang melaksanakan sosialisasi mengenai pelayanan publik di SMAN 1 Bunguran Tumur, sementara tim ke 2 yaitu kami ini yang sedang bersama bapak semua diruang rapat," uapnya.
"Kami ingin mendengar penjelasan pelaksanaan SPM Oleh Pemerintah Daerah, selain itu kami juga ingin mendengar penjelasan perencanaan pembangunan program sektor pelayanan publik Kabupaten Natuna pada RPJMD tahun 2020-2024 oleh Bappeda Kabupaten Natuna, dan yang terakhir penjelasan tindak lanjut penanganan keluhan masyarakat terkait jalan trans Batubi Ranai yang mengalami kerusakan oleh Dinas PUPR," sambungnya.
Diakhir sambutan Perwakilan Ombudsman Kepulauan Riau Lagat Parroha berharap Pemda Natuna selalu berkoordinasi dengan pihak Ombudsman di bidang pelayanan publik.
"Besar harapan dapat terus berkoordinasi, baik secara virtual maupun tatap muka guna membantu Kabupaten Natuna memenuhi misi, khususnya pada peningkatan Pelayanan Publik dan Indeks Reformasi Birokrasi," tutupnya. (Rdp)
