Beras SPHP Kosong, Ombudsman Banten Bakal Awasi Bulog
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten akan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre Serang akibat tidak adanya pengiriman beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) ke pedagang selama tiga pekan.
Hal itu didapatkan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten saat melakukan sidak ke Pasar Induk Rau, Kota Serang pada Kamis, 28 Maret 2024.
Sidak tersebut dilakukan sebagai upaya pengawasan terhadap stabilitas harga pangan di Pasar Induk Rau Kota Serang, serta memastikan harga dan pasokan pangan menjelang Lebaran aman.
"Sidak ini dilakukan untuk memastikan bahwa ketersediaan pasokan pangan itu aman, terutama beras. Selain pasokannya yang aman harganya juga kita pantau apakah masih tinggi atau sudah ada penurunan," ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Fadli Afriadi, Jumat 31 Maret 2024.
Berdasarkan hasil pantauannya, harga beras saat ini terbilang mengalami penurunan. Fadli mengaku, hal itu terlihat dari harga yang ditawarkan oleh pedagang beras medium di kisaran Rp14.000 per kilogram.
"Salah satu penyebab penurunan harga beras tersebut dikarenakan sudah mulai banyaknya stok beras yang berasal dari petani di daerah Serang dan sekitarnya yang sudah panen," katanya.
Namun, kata Fadli, untuk beras yang berasal dari Bulog atau beras SPHP sudah hampir tiga pekan belum ada pengiriman. Berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, hal itu karena Bulog telah kehabisan stok beras.
"Tapi kalau beras yang berasal dari Bulog sudah dua minggu lebih belum ada pengiriman. Informasinya belum ada stok di Bulog nya," kata Fadli.
Fadli mengatakan, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten akan melakukan pengawasan dan monitoring lebih lanjut terkait tidak adanya pasokan beras dari Bulog kepada pedagang hampir tiga pekan.
"Untuk beras yang berasal dari Bulog, kita coba akan lakukan pengawasan lebih lanjut untuk memastikan penyebab Bulog tidak bisa memasok kepada pedagang. Karena, dengan adanya beras SPHP ini bisa menstabilkan harga beras," ucapnya.
Sebagai informasi, beras SPHP adalah beras yang digulirkan pemerintah melalui Perum Bulog sejak 2023 sebagai program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).
Beras ini berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras yang beredar di tingkat konsumen.
Sementara itu, salah satu pedagang beras di Pasar Induk Rau Kota Serang Iwan mengaku, bahwa saat ini beras SPHP sudah kosong selama tiga pekan.
"Iya beras yang SPHP dari pemerintah ini udah kosong tiga minggu. Padahal itu laku dan dicari sama masyarakat, mereka nanyain ke saya terus," kata Iwan.
Iwan mengatakan, para pembeli akhirnya terpaksa harus membeli beras umum dengan kualitas medium untuk memenuhi kebutuhan mereka selama bulan Ramadan.
"Mereka akhirnya beli beras biasa aja ini yang medium. Apa lagi ini bulan Ramadan pasti dibutuhkan sekali," ujar Iwan.
