Belum Memuaskan, Bupati Minahasa Royke Roring Peringatkan OPD Benahi Kualitas Pelayanan Publik
TRIBUNMANADO.CO.ID,
MINAHASA - Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut)
menyerahkan hasil penilaian Kepatuhan Standard Pelayanan Publik kepada
Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Kunjungan Kepala Ombudsman Sulut, Meilany Fransisca Limpar, diterima langsung Bupati Minahasa, Royke Octavian Roring, di Rumah Dinas Bupati Minahasa, Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara, Senin (20/2/2023).
Dari hasil penilaian tersebut, Kabupaten Minahasa masuk dalam kategori cukup terhadap Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2022.
Royke Roring mengatakan bahwa tahun 2023 instansi pelayanan publik di Kabupaten Minahasa perlu ditingkatkan.
"Jadi dari empat kategori penilaian, setidaknya Minahasa masuk dalam kategori cukup," kata Royke Roring.
Lanjutnya, dibandingkan dengan tahun 2021, tahun 2022 Minahasa sudah mengalami peningkatan.
Kendati begitu, Royke Roring mengingatkan kepada kepala-kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya di instansi pelayanan publik, agar tidak berpuas diri.
"Saya minta semua keluhan masyarakat, baik di media sosial (R3D Call Center) maupun di media massa, langsung ditindaklanjuti oleh OPD masing-masing," sebutnya.
Bagi Royke Roring, sebagai kabupaten induk, Minahasa harus lebih baik dari kabupaten/kota lainnya dalam pelayanan publik.
"Saya akan beri waktu dua bulan kepada instansi atau OPD untuk membenahi Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) terkait pelayanan publik yang disampaikan Ombudsman," tegasnya.
Selain itu, Royke Roring juga meminta kepada para asisten agar memantau langsung semua sistem aduan dan respon di instansi pelayanan publik.
"Termasuk mengevaluasi pengaduan masyarakat di R3D Call Center," kata Royke Roring.
Sesuai SK Bupati Minahasa, ada penilaian-penilaian tersendiri atau khusus terkait pelayanan publik.
"Jadi diharapkan semua instansi harus cepat merespon keluhan masyarakat, dan jangan sampai ada keluhan yang tidak di respon," pinta Royke Roring.
Sementara itu, Meilany Fransisca Limpar, mengatakan berdasarkan penilaian, Minahasa masih ada kekurangan sarana prasarana.
Namun, dari hasil wawancara ke masyarakat, cukup memuaskan.
"Tapi output hasil responden dari wawancara ke masyarakat, pelayanan publik di Minahasa cukup tinggi. Berarti masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan," pungkas Meilany.(*)
