• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Beasiswa Tebus Ijazah Nunggak di DIY, ORI: Menyelesaikan tapi Tak Menuntaskan
PERWAKILAN: D I YOGYAKARTA • Rabu, 23/11/2022 •
 
Ilustrasi (Foto: Getty Images/skynesher)

Jogja - Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) buka suara terkait kebijakan Pemda DIY yang menebus ijazah siswa yang ditahan sekolah hingga mencapai miliaran rupiah. Menurut ORI DIY, kebijakan tersebut cukup baik dan sangat membantu terlebih bagi sekolah swasta.

"Keputusan Pemerintah DIY menebus ijazah siswa yang ditahan sekolah hingga miliaran rupiah, adalah langkah kebijakan yang baik, dan sangat membantu, terutama bagi sekolah-sekolah swasta yang minus," kata Kepala ORI DIY Budhi Masthuri melalui keterangan resmi yang diterima detikJateng, Selasa (22/11/2022).

Budhi melanjutkan, selama ini penahanan ijazah termasuk yang sering dilaporkan di Ombudsman DIY terkait isu layanan pendidikan. Tidak hanya ijazah, pihaknya bahkan menerima laporan penahanan kartu ujian dan SKL (Surat Keterangan Lulus) sehingga anak nyaris tidak bisa meneruskan ke sekolah lebih tinggi dan ini terjadi di MTs swasta.

"Maka kebijakan menebus ijazah siswa juga relevan untuk dilakukan oleh Pemerintah Kab/Kota di DIY. Meskipun kebijakan menebus ijazah siswa, itu baik, tetapi ini penyelesaian jangka pendek. Menyelesaikan tetapi tidak menuntaskan persoalan," urainya.

Menurut Budhi, akar masalah dari persoalan penahanan ijazah adalah praktik pungutan yang masih terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan dasar maupun menengah. Oleh karena itu, inilah yang seharusnya juga diselesaikan.

"Gubernur dan DPRD DIY harusnya membuat kebijakan (Perda/Pergub) untuk mewujudkan DIY Nir Pungutan Sekolah. Sebab tunggakan biaya pendidikan yang berimplikasi pada penahanan ijazah -meskipun ini tidak dibenarkan-, kebanyakan penyebabnya adalah karena siswa tidak mampu melunasi pungutan," tuturnya.

Pungutan itu sifatnya wajib, lanjut Budhi, maka kalau belum lunas akan dianggap utang. Dan umumnya sekolah menggunakan ijazah sebagai jaminan pelunasannya.

"Ini pada dasarnya dalam praktik bisnis atau komersialisasi pendidikan, karena logika yang dipakai adalah logika perdata bisnis. Tentu akan berbeda jika mekanismenya sumbangan sukarela," ucapnya.

"Maka ke depan, seharusnya instrumen pendanaan pendidikan selain APBN/APBD, menggunakan sumbangan sukarela, ini sekaligus akan menghidupkan kembali budaya gotong royong," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemda DIY memberikan Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan untuk siswa yang tak bisa mengambil ijazah karena belum melunasi tunggakan pembayaran.

Kepala Dindikpora DIY Didik Wardana mengatakan beasiswa ini hanya untuk siswa SMA dan SMK swasta di DIY. Beasiswa maksimal Rp 4 juta per orang.

"Untuk menyelesaikan permasalahan ijazah yang tertahan di sekolah, karena siswa yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban pembayaran SPP, tapi yang di sekolah swasta," kata Didik saat dihubungi wartawan, Selasa (22/11).

"(Beasiswa untuk siswa) SMA, SMK, kan yang paling banyak itu SMA, SMK," imbuh Didik.






Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...