Banjir dan Longsor di Sejumlah Daerah, Ombudsman Sebut Mitigasi Bencana Masih Kurang
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Ombudsman RI Perwakilan Sulsel menyebut mitigasi bencana di Sulawesi Selatan masih kurang. Itu merespons kejadian banjir dan longsor di sejumlah kabupaten belakangan ini.
Hal itu diungkapkan dalam diskusi Ngopi Boss dari Ombudsman bertema 'Upaya Mitigasi Bencana oleh Pemprov Sulsel, Sudah Maksimalkah?' di salah satu kafe di Kota Makassar, Kamis (16/5/2024).
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulsel, Ismu Iskandar, mengakui mitigasi bencana di Sulsel belum maksimal. Hal itu dilihat dari sejumlah laporan di media maupun kajian dari WALHI.
"Masih ada beberapa hal yang belum dimaksimalkan, termasuk dalam penanganan bencana dan juga mitigasinya," katanya.
Lewat diskusi ini, Ombudsman ingin melihat peran semua pihak, khususnya secara satuan. Mulai dari BPBD hingga dinas-dinas terkait lainnya, apakah sudah maksimal atau belum dalam menjalankan tugas, khususnya penanganan dan mitigasi bencana, yang berkaitan pelayanan publik.
Ismu menyebut Ombudsman akan mendorong mitigasi bencana ini menjadi kajian khusus. Sehingga, ke depannya akan lebih intens berdiskusi dengan semua pihak, termasuk masyarakat. Muaranya, diharapkan melahirkan rekomendasi bagi pemerintah.
"Ombudsman akan mendorong ini menjadi kajian khusus, sehingga akan lebih intens berdiskusi dengan semua pihak untuk menggali keterangan termasuk klarifikasi untuk menyusun rekomendasi kebijakan," terangnya.
Lebih jauh, Ismu menekankan persoalan bencana bukan menjadi tanggungjawab satu pihak. Mulai dari pemerintah hingga masyarakat harus bergandeng tangan mengatasinya. Ke depannya, diharapkan penanggulangan dan mitigasi bencana bisa lebih baik. Toh, dengan sumber daya dan teknologi, bencana harusnya dapat dideteksi secara dini.
Perwakilan BMKG, Rizky Yudha, menyampaikan pihaknya secara intensif senantiasa memberikan dukungan informasi terkait prediksi cuaca, iklim, dan gempa bumi kepada pihak-pihak terkait. Informasi itu harusnya dapat menjadi pedoman dalam beraktivitas dan juga untuk menghindari bencana.
"Kami senantiasa beri dukungan informasi cuaca, iklim dan gempa bumi kepada pihak-pihak terkait. Termasuk saat pra dan pasca-bencana atau saat rehabilitasi," ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Walhi, Arfiandi, mengkritisi sikap pemerintah yang baru proaktif saat bencana telah terjadi. Padahal, aspek pencegahan atau mitigasi sejatinya harus dikedepankankan. Hal ini sangat disayangkan mengingat korban terlanjur sudah banyak.
Sekadar diketahui, bencana alam yang melanda beberapa daerah di Sulsel dilaporkan telah menelan kurang lebih 43 korban jiwa. Belum termasuk warga yang terdampak dan kerugian material.
"Pemerintah hanya merespons ketika terjadi bencana, itu disayangkan. Kenapa tidak ditangani dari dulu, apalagi bencana yang terjadi kerap berulang," kata Arfiandi, yang turut mengkritik diskusi Ngopi Boss hanya menjadi ajang klarifikasi terkait penanggulangan dan mitigasi bencana di Sulsel.
Ia juga mengkritisi kebijakan dan ketegasan pemerintah terhadap pihak-pihak yang diduga terkait sebagai pemicu bencana. Pemerintah terkesan menyalahkan masyarakat yang melakukan pembukaan lahan, padahal mereka hanya ingin bertahan hidup. Sedangkan, tatkala perusahaan melakukan eksplorasi atas nama investasi malah dibiarkan. (Ikbal/fajar)
