Bangka Selatan Tuntas Jalankan Saran Ombudsman, Menuju Percontohan Nasional Pengelolaan Sampah Berbasis Pendidikan
SUARABAHANA.COM - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dinilai layak menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan sampah berbasis pendidikan setelah berhasil menuntaskan seluruh saran Kajian Sistemik Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung, Kgs. Chris Fither, yang menilai keberhasilan tersebut sebagai bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pelayanan publik secara menyeluruh.
Menurutnya, langkah yang diambil oleh Bupati, Wakil Bupati, serta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman secara konkret dan terukur.
"Kami sangat mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang telah melaksanakan seluruh saran kajian Ombudsman. Ini menjadi langkah penting dalam mendorong tata kelola sampah yang lebih baik, berkelanjutan, serta meminimalisasi potensi maladministrasi," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (22/4/2026).
Kajian Sistemik Ombudsman yang berjudul "Kebijakan Tata Kelola Sampah Rumah Tangga Berkelanjutan di Kabupaten Bangka Selatan" dilaksanakan sejak Oktober 2025 hingga April 2026. Dalam kajian tersebut, Ombudsman memberikan tujuh saran strategis yang kini telah diimplementasikan secara menyeluruh oleh pemerintah daerah.
Ketujuh saran tersebut meliputi penyusunan regulasi teknis tata kelola sampah, pembentukan kelembagaan pengelolaan sampah, penyusunan skema penganggaran, audit infrastruktur, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), optimalisasi peran desa, serta penguatan sektor pendidikan melalui integrasi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum.
Ombudsman menilai capaian tersebut tidak hanya berdampak pada perbaikan sistem pengelolaan sampah, tetapi juga mencerminkan transformasi kebijakan daerah yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang. Keberhasilan ini pun dinilai sebagai praktik terbaik atau best practice yang dapat direplikasi oleh daerah lain di Indonesia.
Dari seluruh rekomendasi yang dilaksanakan, Ombudsman memberikan perhatian khusus pada integrasi muatan lokal pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan. Kebijakan ini dianggap sebagai inovasi strategis yang mampu menciptakan dampak luas dan berkelanjutan, terutama dalam membentuk perilaku masyarakat sejak usia dini.
Integrasi tersebut mencakup empat arah kebijakan utama, yakni penguatan materi pembelajaran berbasis konteks lokal, khususnya isu persampahan pesisir, pengembangan program sekolah minim sampah, sinkronisasi manajemen anggaran dan logistik persampahan di satuan pendidikan, serta pembentukan jejaring duta lingkungan cilik sebagai agen perubahan.
Melalui pendekatan ini, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan formal, tetapi juga menjadi pusat pembentukan karakter ekologis sekaligus motor penggerak perubahan di tengah masyarakat. Pendidikan diposisikan sebagai instrumen strategis dalam menggeser paradigma pengelolaan sampah dari pendekatan hilir menuju pengurangan dari sumber.
Lebih lanjut, Ombudsman mendorong agar implementasi kebijakan tersebut terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD), satuan pendidikan, pemerintah desa, serta masyarakat dinilai menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan program di lapangan.
Ombudsman juga menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan agar tidak berhenti pada tataran administratif, melainkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.
Dengan capaian tersebut, Bangka Selatan dinilai memiliki fondasi kuat untuk menjadi model percontohan pengelolaan sampah berbasis pendidikan, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga secara nasional.
"Kami optimistis bahwa integrasi pengelolaan sampah dalam kurikulum pendidikan akan menjadi fondasi dalam membangun generasi berkarakter ekologis serta mewujudkan tata kelola sampah berkelanjutan," kata Chris.
Ke depan, Bangka Selatan diharapkan mampu mempertahankan konsistensi implementasi kebijakan sekaligus memperluas dampak program hingga ke seluruh lapisan masyarakat, menjadikannya rujukan nasional dalam pengelolaan sampah berbasis pendidikan.
