Bambang Pratama Terpilih Menjad Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau
PEKANBARU-Ombudsman RI melantik Bambang Pratama sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Riau. Bambang yang telah lama berkecimpung di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau itu menggantikan Ahmad Fitri. Bambang menuturkan, ke depan dirinya akan menjalankan tugas sesuai ombudsman yakni menerima dan menindaklanjuti laporan, serta membangun jaringan kerja terkait administrasi guna perbaikan dan penyelesaian laporan masyarakat.
"Tujuan utamanya kan bagaimana Pemda juga BUMD meningkatkan pelayanan publik yg lebih baik. Kami berharap Pemda termasuk BUMD agar patuh terhadap rekomendasi dan saran terkait pelayanan publik yang kami nilai," ujarnya saat dihubungi.
Menurutnya, jika dilihat laporan masyarakat pertahun di Ombudsman, bisa dibilang datar. Bambang melanjutkan, angka masih di kisaran 150, 170, dan 200. "Tapi kita bukan bicara tingginya laporan sama dengan buruknya kualitas. Kita membuka apa yang dikeluhkan masyarakat agar ditindaklanjuti oleh Pemda. Laporan masyarakat banyak masuk di instansi kepolisian dan pertanahan. Masyarakat sangat mengharapkan perbaikan di dua instansi itu. Makanya kami dorong agar layanan diperbaiki," jelas Bambang.
Bagi Bambang, keluhan masyarakat artinya harapan masyarakat mendapatkan pelayanan lebih baik. Sebab itu, katanya, Ombudsman RI Riau akan mendorong perubaham mental dalam melayani masyarakat.
"Makanya tempatkanlah SDM yang berkualitas pelayanan itu jadi prioritas, bukan lagi yang tak cocok kompetensinya, buangan, tak profesional. Masalah remeh tak bisa senyum saat melayani itu sama dengan tak bisa komunikasi. Padahal salah satu syarat melayani ya senyum. Kalau tak senyum berarti ada masalah dalam pekerjaannya," tuturnya.
Bambang menuturkan, Ombudsman RI Riau akan bekerja sebagai pengawas penyelenggara pelayan publik yang diamanahkan oleh UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
"Ombudsman kan pengawas ekternal, kami ingin menggugah instansi pemerintah agar mengubah kultur pelayanan publik, karena mereka lah pengendalinya," tegas Bambang.
