Balai POM Pangkalpinang Gelar Forum Konsultasi Publik, Perkuat Layanan yang Transparan dan Akuntabel

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Pangkalpinang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait Standar Pelayanan Publik, Senin (27/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pancasila Kantor Balai POM di Pangkalpinang, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur Kepolisian, BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kesehatan, kalangan jurnalis, hingga masyarakat umum.
Kepala Balai POM di Pangkalpinang, Agus Riyanto dalam paparannya menegaskan bahwa forum ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk membangun sistem pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel.
Ia menjelaskan, pelaksanaan FKP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Forum Konsultasi Publik di lingkungan penyelenggara pelayanan publik.
"Forum konsultasi publik ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat tidak hanya dalam bentuk kerja sama, tetapi juga keterlibatan aktif sejak penyusunan hingga evaluasi kebijakan pelayanan," ujar Agus.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat sebagai pengguna layanan menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan publik. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara pemerintah sebagai penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan perlu terus diperkuat.
"Melalui forum ini, kami ingin mendapatkan masukan langsung dari para pengguna layanan, baik yang bersifat transaksional maupun nontransaksional. Ini penting sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan," katanya.
Agus Riyanto menambahkan, forum konsultasi publik tidak berhenti pada satu kegiatan saja, melainkan perlu dilakukan secara berkelanjutan.
"FKP ini akan terus kami lakukan secara periodik, sejalan dengan hasil pemantauan dan evaluasi. Tujuannya jelas, yakni menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik dan berkualitas," tuturnya.
Selain paparan dari Kepala Balai POM, kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi terkait pelayanan publik dan standar layanan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Ombudsman Bangka Belitung, Kgs. Chris Fither.
Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.








