Bahas Isu Pelayanan Publik, Ombudsman Gelar Acara Baku Dapa Dengan Jurnalis
Ambon, Tribun Maluku: Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku menggelar acara BAKU DAPA dengan sejumlah Jurnalis di Maluku, bertempat di Teluk Indah Resto Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, Rabu (7 Juni 2023).
Acara BAKU DAPA yang dihadiri oleh anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng itu mengambil tema "Menyoroti Dinamika Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Maluku.
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng yang membidangi pelayana public di bidang kesehatan mengatan, seorang pasien yang menggunakan BPJS yang di rawat pada sebuah Rumah Sakit di larang sangat untuk membeli obat di luar Rumah Sakit dengan menggunakan biaya sendiri.
Menurut Robert, pasien juga perlu ada kejelasan terkait perawatannya, sehingga tidak diperbolehkan pulang terlebih awal, sebelum waktu proses penyembuhannya bahkan pasien mempunyai hak untuk mengetahui kondisi kesehatannya.
Secara nasional isu kesehatan ini memiliki isu papan atas. Namun, cukup diragukan juga bahwa di tahun 2023-2024 para pimpinan di pemerintahan sudah mulai bergeser perhatiannya kepada rakyat, karena di desak oleh kondisi situasi politik.
Ombudsman tidak pernah kekurangan materi dan setiap saat ada isu sehingga lewat isu itu Ombudsman akan terus melakukan pencegahan, lewat tindakan nyata di lapangan.
"Ingat Ombudsman, maka ingat Kepatuhan. Kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dalam sisi lain masyarakat harus dilindungi dan dipelihara oleh Negara.
Ketika ditanya soal Penjabat Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat yang dijabat oleh seorang anggota TNI aktif Robert menjelaskan, Ombudsman pernah mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal proses rekrutmen untuk menjadi penjabat, agar tidak dari militer aktif baik TNI maupun Polri.
Termasuk memperbaiki, proses kerja agar transparan dan aktif menyusun produk hukum, guna menjadi kerangka dalam pengaturan pengangkatan penjabat.
Untuk itu Robert berharap, kedepan tidak terjadi lagi pengangkatan kepala darah yang berasal dari TNI aktif maupun Polri aktif.
Ditempat yang sama, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku, Hasan Slamet, SH. MH menyoroti soal pejabat pemerintah yang jarang berkantor guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk itu, menurut Hasan Slamet, pemimpin yang akan dipilih baik itu untuk menjadi Gubernur, Bupati, Walikota sampai kepada Camat, harus rajin berkantor atau rajin masuk kantor, karena saat bertugas di kantor pelayanan publiknya pasti maksimal.
Dicontohkan, soal kebutuhan masyarakat umum ataupun masyarakat miskin yang membutuhkan perhatian serta pelayanan dari pejabat, sudah pasti masyarakat datang ke kantor dan tidak mungkin ke rumah.
"Untuk itu kedepan masyarakat harus memilih pemimpin yang rajin masuk kantor," ucapnya.
Tiga kebupaten di Provinsi Maluku yang pelayanan publiknya masih berada di zona merah, yaitu Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
Untuk itu, solusi penanganannya kata Hasan Slamet, Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku akan terus melakukan pendampingan.
"Seluruh bupati/walikota di 11 kabupaten/kota sudah kami hubungi dan akan dipanggil ke-Ambon untuk membicarakan dan mengevaluasi soal kinerja pelayanan publik, agar mereka menyadari kelemahan dalam hal memenuhi 14 standar pelayanan public termasuk berbagai indikator yang harus dipenuhi," jelasnya.
Dikatakan, kelemahan yang terdapat dihampir semua kabupaten/kota maupun provinsi adalah tidak memiliki website, sementara sudah ada sistim pemerintahan berbasis elektroni
Belum ada keberpihakan bupati/walikota untuk menyediakan anggaran, ketika dilakukan pendampingan,
Termasuk sistem pelaporan sampai dengan sekarang kurang berfungsi karena tidak ada website, padahal ini akan menjadi data nasional.
