Bahas Desil & DTSEN, Ombudsman DIY Temui BPS
RUANG.ID - Pengemudi becak motor asal Kulon Progo kehilangan hak menerima bantuan pemerintah. Pangkalan data mencatat namanya bertengger pada kelompok desil 9. Perwakilan Ombudsman RI (ORI) perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendatangi kantor Badan Pusat Statistik (BPS) DIY pada Selasa (1/9/2026). Mereka membedah kekacauan akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi polemik di tengah masyarakat.
Desil 9 mengelompokkan warga berstatus sejahtera. Fakta lapangan justru menunjukkan pengemudi becak tersebut hidup pas-pasan. Ketidakcocokan profil ekonomi ini membuat warga miskin gagal mengakses program subsidi negara. Mereka berjatuhan menjadi korban salah penempatan peringkat.
Kepala Perwakilan Ombudsman DIY, Muflihul Hadi, mengkritik keras lambatnya pembaruan angka kependudukan. Kesalahan hitung telak menghalangi pemenuhan hak warga sipil.
"Persoalan serupa juga pernah menjadi perhatian ORI DIY dalam seleksi penerimaan siswa baru (SPMB) pada tahun 2025, ketika ditemukan data calon peserta didik kategori afirmasi yang tidak sesuai dengan kondisi faktual," ujar Muflihul.
40 Variabel Penentu Kesejahteraan
Plt. Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, membongkar alur kerja instansinya. DTSEN menggabungkan ragam sumber pencatatan kependudukan lintas sektor. Basis angkanya bersumber dari catatan Dukcapil, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta hasil survei Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Sistem menolak berpatokan pada besaran gaji bulanan semata saat menentukan skor desil 1 bagi posisi termiskin hingga desil 10 bagi kelompok terkaya. Komputer merangkum rumusan ukur dari sekitar 40 variabel karakteristik sosial ekonomi setiap keluarga.
Petugas lapangan memantau langsung wujud fisik tempat tinggal warga. Status pendidikan, jenis pekerjaan, riwayat kesehatan, akses penerangan listrik, sumber air minum, fasilitas sanitasi jamban, hingga kepemilikan aset masuk ke dalam lembar hitungan.
Peringkat status kesejahteraan keluarga bersifat fluktuatif. Endang mendesak seluruh aparatur wilayah segera bergerak membenahi setiap ketimpangan fakta lapangan.
"Bagi masyarakat yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pemutakhiran data dapat dilakukan melalui mekanisme yang tersedia, termasuk melalui operator desa/kelurahan atau Kemensos. Data yang diperbarui selanjutnya akan melalui proses verifikasi dan penghitungan kembali," tegas Endang Tri Wahyuningsih.
Bantuan negara butuh data presisi. Distribusi anggaran harus tepat sasaran. Validasi bertingkat wajib berjalan rutin menyisir seluruh kawasan pelosok daerah tanpa terkecuali. Pemerintah memikul kewajiban memperbarui dokumen usang demi menjamin keadilan pembagian jatah sosial bagi seluruh warga tak mampu.
