Babel Sukses Zona Hijau, Ombudsman Ajak Jadi Pilot Proyek Digitalisasi Pelayanan Publik
SUARABAHANA.COM - Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung menggelar kegiatan Selebrasi / Penganugerahan Predikat dan Penyampaian Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Tahun 2024 bertempat di Grand Safran Hotel Pangkalpinang, Selasa (17/12/2024).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yunan Helmi, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung I Made Daging, Pj. Walikota Budi Utama, Wakil Bupati Bangka Selatan Debby Vita Dewi, Sekda Kabupaten Belitung Timur Mathur Noviansyah, Plh. Sekda Kabupaten Belitung Marzuki, Kepala Kantor Pertanahan dan Kepolisian Resor se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Inspektorat Daerah Kabu Opaten/Kota, Kepala Bagian Organisasi Kabupaten/Kota, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dinilai.
Dalam sambutannya, Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Dr. Johanes Widijantoro mengapresiasi hasil Penilaian Kepatuhan Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni seluruh instansi yang dinilai telah berhasil memperoleh zona hijau, padahal tahun-tahun sebelumnya selalu ada yang masih dalam zona kuning dan zona merah.
"Saya apresiasi sebanyak 67 instansi yang dinilai di Babel semuanya masuk zona hijau bahkan 53 instansi diantaranya tersebut memperoleh predikat kepatuhan kualitas tertinggi. Karena sudah hijau semua, saya berharap ada pemda di Babel yang sudah siap jadi pilot project belajar digitalisasi pelayanan publik ke Denmark bersama-sama dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Ombudsman Denmark," ungkap Johanes dalam siaran pers, Rabu (18/12/2024).
Kemudian lebih lanjut Johanes juga mengajak seluruh pihak untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dia mengatakan bahwasanya suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan suara rakyat tersebut banyak tersalurkan melalui pengaduan masyarakat.
"Oleh karena itu mari kita semua tindaklanjuti pengaduan dengan baik dan tuntas karena bisa saja tindaklanjut pengaduan tersebut menyangkut hak hidup mereka terkait pelayanan barang,pelayanan jasa, ataupun pelayanan administratif," jelasnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy mengatakan bahwa pihaknya ingin memberikan pemahaman utuh kepada masyarakat ataupun mitra-mitra strategis bahwa pelayanan publik bukan hanya soal pelayanan administrasi, tetapi juga merupakan pelayanan barang dan jasa publik.
"Perlu dipahami bahwa walaupun Penilaian Kepatuhan mayoritasnya masih menilai pelayanan administratif, tetapi kita juga tetap perlu menyelenggarakan pelayanan barang publik dan pelayanan jasa publik secara baik. Oleh karena luasnya hal tersebut, maka kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama agar seluruh penyelenggara pelayanan publik pada setiap lini dapat sukses melaksanakan ketiga lingkup pelayanan publik tersebut ," imbuh Yozar.
Kemudian, berdasarkan hasil penilaian kepatuhan, dalam kesempatan penganugerahan tersebut Yozar juga menyoroti pentingnya pelayanan kepolisian bagi masyarakat, terutama pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). "Pelayanan kepolisian sangat vital dan dibutuhkan masyarakat, untuk itu salah satunya diperlukan peningkatan dan perbaikan secara terus-menerus terhadap berbagai indikator pelayanan publik pada SPKT Polres se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," pungkas Yozar.
