Awasi Massa Yang Diamankan, ORI Perwakilan DIY Minta Pemeriksaan sesuai KUHAP dan Transparan
JOGJA - Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY mendatangi Polda DIY, Rabu (11/11), untuk mengawasi proses penanganan 157 orang yang diamankan pascakericuhan demonstrasi di Jogja, Selasa (10/11) malam hingga Rabu (11/11) dini hari.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY Muflihul Hadi mengatakan, pengawasan dilakukan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur dan tetap mengedepankan pendekatan humanis. Kedatangan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi pimpinan Ombudsman RI agar berkoordinasi dengan Polda DIY. Sebelumnya, Ombudsman juga telah mendatangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogjakarta.
"Kami ingin pastikan proses penegakan hukum di sini terkait penangkapan itu sesuai dengan prosedur KUHAP. Kami meminta mengedepankan penegakan hukum yang humanis. Jadi, aspek-aspek nonpidana dikedepankan," ujarnya saat ditemui di Polda DIY, Rabu (11/11).
Hadi menyebut, jumlah orang yang diamankan semula tercatat 154 orang berdasarkan informasi awal. Namun, data terbaru yang diterima Ombudsman menunjukkan jumlahnya bertambah menjadi 157 orang.
"Namun, informasi terakhir yang diterima Ombudsman menunjukkan angka 157 orang yang diamankan," paparnya.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 orang merupakan anak berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan hukum. Mereka telah dibebaskan setelah menjalani pemeriksaan dan gelar perkara. Sementara itu, pemeriksaan terhadap orang-orang lainnya masih berlangsung secara bertahap.
"Nah, ini 21 anak dibebaskan. Kemudian tadi ada informasi 20 sekian sudah dilakukan gelar, ada beberapa yang kemungkinan dinaikkan, karena membawa barang-barang terkait seperti bom molotov," jelasnya.
Hadi belum dapat memastikan berapa orang yang akan diproses lebih lanjut dalam perkara tersebut. Menurutnya, Ombudsman masih akan memantau perkembangan pemeriksaan dan berkoordinasi dengan kepolisian.
Ombudsman juga memastikan pengawasan dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penanganan, sekaligus memastikan seluruh tahapan sesuai ketentuan hukum.
"Kami intinya Ombudsman akan mengawal proses ini secara transparan, secara akuntabel sesuai dengan KUHAP dan KUHP itu," tegasnya.
Hadi menambahkan, sejauh ini Ombudsman memperoleh informasi bahwa pemeriksaan terhadap anak-anak yang diamankan telah melalui gelar perkara. Setelah dipastikan tidak terdapat unsur pelanggaran hukum, mereka kemudian dibebaskan.
Pengawasan akan terus dilakukan melalui komunikasi berkala dengan Polda DIJ untuk mendapatkan perkembangan penanganan perkara.
"Kemudian secara bertahap nanti kami akan terus memantau, berkomunikasi juga perkembangan day-to-day terkait dengan penanganan ini," pungkasnya.
