Ajak Melek Awasi Pelayanan Publik, Bentuk Sahabat Ombudsman
Hingga triwulan II pada tahun ini, Surabaya menduduki wilayah yang paling banyak dilaporkan kepada Ombudsman terkait dengan maladministrasi. Misalnya, ketika warga mengurus sebuah dokumen di kantor pelayanan publik yang seharusnya tidak ada pungutan biaya, tetapi petugas justru meminta biaya.
Agus Muttaqin, kepala perwakilan Ombudsman Jawa Timur, mengungkapkan, berdasar catatannya, pada triwulan II 2022, sebanyak 56 laporan disampaikan kepada Ombudsman Jawa Timur (Jatim). Persentasenya tertinggi di anatara 26 kota / kabupaten lain.
Pada triwulan II, Ombudsman menerima 236 laporan dari kabupaten/kota di seluruh Jatim. "Tertinggi setelah Surabaya itu ada kabupaten Sidoarjo. Ada 35 laporan yang masuk ke Ombudsman", ujarnya kepada jawa Pos kemarin (15/9).
Dari puluhan laporan tersebut, Agus menyampaikan bahwa laporan terbanyak berkaitan dengan pertanahan dan urusan Pendidikan. Mekanisme pelaporan yang diterima beragam. Mayoritas pelapor mengadu melalui telepon. Kemudian, instansi terlapor ternyata bukan melulu dari pemerintah daerah. Dari seluruh laporan, pemerintah daerah memang menduduki urutan pertama dengan 104 laporan. Namun, ada delapan laporan yang menyeret Badan Pertanahan Nasional di Jatim hingga lima rumah sakit pemerintah.
Untuk menjaring laporan maladministrasi lebih masif Ombudsman membentuk sahabat Ombudsman. Agus menyatakan, tidak semua orang bersedia melaporkan kejadian maladministrasi. Dia menilai, jika tidak ada laporan, belum tentu tidak ada permasalahan. Karena itu Sahabat Ombudsman diharapkan ikut berpartisipasi dalam pengawasan hingga pelaporan.
Sementara itu, anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng menjelaskan, setiap tahun pihaknya merilis hasil pengawasan dari Ombudsman di setiap wilayah. Tidak terkecuali Jatim. Pada 2021, di antara kabupaten / kota di Jatim, ada 2 wilayah yang masuk katergori merah. Salah satunya adalah kabupaten Malang. Surabaya masuk daftar kawasan hijau yang artinya kepatuhan administrasinya bagus. "Selain Surabaya, ada delapan wilayah lain yang hijau. Misalnya, Probolinggo, Kota Malang, hingga Pemkab Ponorogo,"paparnya.
