Aduan Pertanahan Terbanyak soal Informasi dan Pencatatan di Ombudsman Lampung
Bandar Lampung (lampost.co) - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung mencatat 43 laporan dalam substansi agraria, pertanahan, dan tata ruang dari total 267 laporan yang ditangani sepanjang 2025. Jumlah itu menempatkan agraria sebagai substansi laporan terbanyak kedua setelah perhubungan dan infrastruktur. Adapun, perhubungan dan infrastruktur mencatat 56 laporan.
Berdasarkan Laporan Tahunan Ombudsman Lampung 2025, persoalan agraria yang dilaporkan mencakup layanan pendaftaran tanah pertama kali, pencatatan dan informasi pertanahan, pemecahan sertifikat, perubahan hak, dan pengadaan tanah pemerintah. Serta ada juga aduan layanan pertanahan nonreguler seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selain itu, ada pula laporan terkait surat keterangan ahli waris dan layanan PTSL di tingkat desa.
Salah satu laporan yang tercatat diteruskan ke tahap Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI adalah laporan Suradi terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. Laporan bernomor register 0187/LM/VIII/2023 itu masuk dalam substansi agraria.
Namun, dokumen tidak menguraikan pokok pengaduan maupun hasil penyelesaian pada tahap tersebut.
Turun Langsung
Ombudsman juga turun langsung menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai PTSL di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, pada 9-10 September 2025. Pada 30-31 Oktober, Ombudsman kembali berkegiatan di Desa Jatimulyo dan Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Adapun salah satu isu yang ditindaklanjuti ialah pertanahan, bersama persoalan jalan rusak dan kelistrikan.
Dalam laporan tahunannya, Ombudsman menyatakan menerima 229 laporan masyarakat baru pada 2025. Sementara angka 267 merupakan jumlah laporan yang ditangani, termasuk sisa laporan dari tahun-tahun sebelumnya.
Karena itu, angka 43 laporan agraria berada dalam kelompok laporan yang ditangani, bukan semata-mata laporan baru yang masuk pada 2025.
Pengawasan Ombudsman terhadap layanan pertanahan juga dilakukan melalui penilaian maladministrasi pada tujuh kantor pertanahan di Lampung. Namun, laporan tahunan menyebut hasil penilaian masih diolah oleh Ombudsman RI pusat. Selanjutnya, hasil itu akan disampaikan kepada instansi terkait pada Januari 2026.
Standar Pelayanan
Di bidang tata ruang, kajian Ombudsman tentang tata kelola pemeliharaan jalan turut menyoroti standar pelayanan untuk sejumlah layanan yang bersinggungan dengan penataan ruang. Kajian itu juga membahas rekomendasi teknis kesesuaian tata ruang. Selain itu, dibahas juga rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Ombudsman melaporkan bahwa sejumlah dinas yang menjadi lokus kajian belum memiliki atau belum memublikasikan standar pelayanan untuk produk layanan yang diakses masyarakat.
