• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Aduan Pendidikan Masih Dominasi Laporan ke Ombudsman DIY Sepanjang 2025
PERWAKILAN: D I YOGYAKARTA • Jum'at, 30/01/2026 •
 
Foto by GUNAWAN/JOGLO NEWS

GUNUNGKIDUL, Joglo News - Persoalan di sektor pendidikan masih mendominasi laporan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan DIY, sepanjang 2025.

Dugaan pungutan liar, penahanan ijazah, penjualan seragam sekolah, hingga pungutan uang gedung menjadi aduan terbanyak.

Di Gunungkidul tercatat sebagai wilayah dengan jumlah laporan paling rendah.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY Muflihul Hadi mengatakan, akses masyarakat ke Ombudsman mencapai sekitar 400 orang.

Namun, yang masuk sebagai laporan resmi dan diproses secara kelembagaan berkisar 200-an.

"Paling kecil (data aduan) dari Gunungkidul," katanya.

Menurutnya, Kota Jogja masih menjadi daerah dengan laporan terbanyak. Disusul Sleman dan Bantul dengan angka relatif stabil.

Sementara, Gunungkidul dan Kulon Progo berada di posisi terbawah.

Kondisi demikian justru menjadi perhatian khusus Ombudsman DIY.

Tahun ini, pihaknya berencana memperbanyak kegiatan dan kunjungan lapangan ke wilayah dengan tingkat laporan rendah.

"Artinya kami harus lebih sering turun ke sana," ujarnya.

Untuk memperluas jangkauan, Ombudsman DIY bakal menyasar komunitas akar rumput.

Nelayan dan petani menjadi target sosialisasi agar masyarakat lebih mengenal peran dan fungsi Ombudsman.

"Kami akan lebih banyak turun ke bawah supaya dikenal," jelasnya.

Ia menyebut, perwakilan Ombudsman di daerah tidak memiliki kewenangan mengeluarkan rekomendasi. Kewenangan berada di Ombudsman RI pusat.

Namun, perwakilan daerah tetap dapat mengusulkan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan di lapangan.

"Sejauh ini tingkat kepatuhan instansi di DIY tergolong tinggi," ungkapnya.

Hanya satu hingga dua kasus yang belum menindaklanjuti tindakan administratif, mayoritas berkaitan dengan persoalan pertanahan.

Selain menerima laporan, Ombudsman DIY aktif melakukan pengawasan. Salah satunya kasus dugaan keracunan program makan bergizi gratis (MBG).

"Termasuk dugaan adanya penandatanganan pernyataan bagi sekolah agar tidak menyebarluaskan informasi terkait kejadian tersebut," bebernya. (gun/sam).

Editor: Dzikrina Abdillah.





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...