Ada SiLAkso, Ombudsman Babel Harap Pemkab Bangka Tengah Raih Hasil Maksimal Penilaian Pelayanan Publik Tahun 2022
PANGKALPINANG - Berdasarkan Siaran Pers Nomor: 078/HM.01/VIII/2022 Press Release Ombudsman Babel, Kamis (25/08/2022), mengharapkan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasinya dalam bidang penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2022.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung, Muhammad Tegi Galla Putra dalam pertemuan dengan Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Hendar Kusumawati bersama beberapa perwakilan OPD terkait di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung, Rabu (24/8/2022).
"Ombudsman Babel meyakini Pemkab Bangka Tengah memiliki potensi dan sumber daya yang cukup untuk mempertahankan atau meningkatkan prestasinya di bidang pelayanan publik, termasuk penilaian Ombudsman RI," jelas Tegi.
"Produk yang dinilai tahun ini hanya sekitar 14 produk pelayanan, berbeda dengan tahun sebelumnya mencapai 50-60 produk pelayanan. Namun, tahun ini memang perluasan dimensi penilaian dan kualitas pelayanan akan jadi tantangan," lanjutnya.
Sebelumnya, Hendar Kusumawati mengungkapkan bahwa masih cukup banyak hal yang perlu ditingkatkan oleh Pemkab Bangka Tengah mengingat sistem penilaian oleh Ombudsman telah berubah pada tahun ini.
"Kami harus memperhatikan standar pelayanan publik elektronik dan non-elektronik setiap dinas yang dinilai. Terlebih, ada Dinas Sosial yang pada tahun ini baru akan dinilai, namun insyaallah akan memberikan yang terbaik apalagi sudah ada SiLakso (Sistem Layanan Kesejahteraan Sosial)," ungkapnya.
Selain itu, saya berharap OPD yang dinilai semangat untuk mempelajari aturan terkait pelayanan publik karena ada variabel kompetensi dalam penilaian," sambung Hendar.
Menanggapi hal tersebut, terpisah, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy berharap Pemkab Bangka Tengah memperoleh nilai maksimal dengan hadirnya rumah dan aplikasi SiLakso yang berada dibawah naungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos-PMD).
"Sebab catatan kami di beberapa Pemda justru Dinas Sosial yang masih minim pemenuhan standar pelayanan publiknya. Kami melihat Dinsos-PMD Kabupaten Bangka Tengah telah menyadari pentingnya pemenuhan standar pelayanan bagi masyarakat, ini hal yang positif," ujarnya.
"Semoga menjadi angin segar bagi Bangka Tengah karena Dinsosnya sudah memiliki 'bekal' yang baik dalam mengikuti penilaian pelayanan publik," pungkas Yozar.*
