Abai Sejak 2022, Ombudsman Jawa Tengah Sebut Keselamatan Warga Tambaksari Mangkang Wetan Semarang Tidak Bisa Ditawar
Teropong Jateng, Semarang - Baru saja mendapatkan sorotan terkait pungli di sektor layanan publik. Kota Semarang kembali mendapatkan predikat tersebut setelah pembangunan jembatan Tambaksari di Kelurahan Mangkang Wetan, dilaporkan mangkrak.
Komisi Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah sangat menyayangkan hal ini. Bahkan Tim Ombudsman Jateng menemukan tumpukan bahan material kerangka jembatan dipenuhi semak belukar di Kawasan tanah bengkok di Kawasan Mangkang Wetan, saat jembatan sementara sudah putus.
Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida menyatakan bahwa jembatan Tambaksari ini sangat penting bagi warga RW 7. Bagaimana tidak, terlihat warga yang merupakan kelompok rentan, seperti anak-anak bersusah payah menyeberang untuk sekolah.
"Lansia yang membawa sepeda, menaiki getek sederhana untuk menyeberang. Pembangunan jembatan darurat hanya jawaban sementara, sementara keselamatan warga jelas tidak dapat ditawar lagi," ujar Farida, Selasa, 3 Februari 2026.
Dari penelusuran tim, Lurah Mangkang Wetan menyebut bahwa di kawasan ini, yaitu RW 7 ada150 KK dengan total 500 jiwa yang tersebar di RT 6,7,8, 9. Warga sangat menanti dan menunggu-nunggu jembatan Tambaksari terealisasi.
Namun, ketika tahun 2022 proyek tersebut tidak berlanjut, harapan masyarakat putus mendapatkan akses infrasutuktur yang layak bagi mereka.
"Tiga tahun pemerintah abai terhadap akses pelayanan publik bagi masyarakat akan menimbulkan ketidakpercayaan publik, sambung Farida.
Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah harus menjadi contoh pelayanan publik yang baik. Jembatan ini adalah kebutuhan dasar masyarakat oleh karenanya pembangunan jembatan permanen harus bisa direalisasi segera, sehingga kolaborasi antara BBWS, Pemerintah Kota Semarang, dan instansi terkait untuk percepatan pembangunan jembatan ini.
"Jembatan permanen Tambaksari merupakan satu hal yang tidak dapat ditawar, karena pelayanan publik yang inklusif adalah hak bagi semua warga masyarakat," tutup Farida.
Disisi lain Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, mendesak percepatan kebijakan pembangunan jembatan permanen yang menjadi akses penghubung warga RW 7 Tambaksari pascabanjir. Ia mengaku sudah beberapa kali melakukan peninjauan saat banjir, paska jembatan putus, dan ketika warga melakukan gotong royong membangun jembatan darurat.
Ia menilai, ambrolnya jembatan penghubung berdampak luas pada kehidupan warga. Praktis warga kehilangan jalur utama menuju pasar, sekolah, hingga fasilitas pelayanan dasar, alias terisolir.
"Sambil menunggu kepastian dari BBWS, jembatan darurat dibangun. Karena memang tidak bisa menunggu terlalu lama," ucapnya.***
