6 Temuan Ombudsman NTB Soal PPDB 2023 : Bisnis Seragam hingga Dugaan Manipulasi KK
Mataram (NTB Satu) - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 di NTB jadi polemik. Pasalnya, masih banyak kejanggalan yang ditemukan dari proses seleksi tersebut.
Seperti yang terjadi Selasa 11 Juli 2023, masyarakat menggerudug Kantor Dinas Dikbud NTB, protes karena anaknya tidak diterima melalui jalur zonasi.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat sejumlah temuan dalam pemantauan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023.
Selain itu, melakukan pengawasan dan pemantauan secara langsung ke sejumlah sekolah tingkat dasar dan menengah. Baik itu sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) maupun Kementerian Agama (Kemenag) saat pelaksanaan PPDB pada bulan Juni-Juli 2023.
"Tujuan pemantauan secara langsung tersebut agar mengetahui permasalahan yang muncul di lapangan, serta memastikan mekanisme di dalam juknis PPDB berjalan dan tepat sasaran, seperti jalur prestasi, afirmasi, Perpindahan dan Zonasi," jelas Kepala ORI Perwakilan NTB, Dwi Sudarsono, Rabu, 12 Juli 2023.
Berikut ini beberapa temuan yang menjadi catatan Ombudsman dalam pengawasan PPDB 2023 di antaranya:
1. Belum ada kepastian untuk peserta yang tidak diterima pada PPDB 2023 SMA pada Jalur Zonasi akan didistribusikan ke sekolah mana. Padahal kriteria pendistribusian sekolah sudah ditentukan oleh dinas yaitu tidak jauh dari tempat tinggal peserta.
2. Dalam aplikasi pendaftaran PPDB 2023 yang disediakan Dinas Dikbud Provinsi NTB tidak memberikan informasi berdasarkan waktu terkini (realtime).
3. Penjualan baju seragam sekolah dalam proses PPDB 2023 yang dilakukan oleh oknum panitia dengan modus menyertakan list baju seragam sekolah dan harganya kepada peserta PPDB 2023 pada saat daftar ulang.
4. Modus yang lain oknum kepala sekolah bekerjasama dengan penjual baju seragam agar memperoleh persenan dari penjual.
5. Terdapat banyak Kartu Keluarga (KK) peserta PPDB 2023 yang tidak dapat terverifikasi saat pendaftaran, sehingga diduga baru di update untuk kebutuhan PPDB 2023.
6. Masyarakat masih memfavoritkan beberapa sekolah sehingga menggunakan berbagai cara agar dapat diterima oleh sekolah yang diinginkan. Misalnya, mengubah alamat KK menjadi lebih dekat dengan sekolah yang dituju dengan cara meminjam alamat orang lain, hingga diduga manipulasi status anak kandung dalam KK.
Dwi mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan berkoordinasi ke Dinas Dikbud Provinsi NTB maupun pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian.
Sebagai contoh, permasalahan siswa yang belum diterima di sekolah-sekolah. Sehingga pasca pengumuman, pihak Dinas Dikbud Provinsi NTB mulai dihubungi sejumlah orang tua yang anaknya belum mendapatkan sekolah atau bermasalah dengan zonasinya.
Sehingga dicarikan solusi oleh Dinas Dikbud Provinsi NTB untuk didistribusikan kesejumlah sekolah dengan memperhatikan jarak serta Opsi penambahan kelas atau rombel.
Sedangkan, terkait dengan temuan-temuan lainnya, ORI Perwakilan NTB sudah memberikan peringatan keras kepada pihak terkait. (MYM)
