34 Pemda Di Sumut Terima Penilaian Opini Pengawasan Pelayanan Publik Dari Ombudsman RI
![](content/images/pwk_media/9_20230126_142536.jpg)
MEDAN (Waspada) : Sebanyak 34 Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumatera Utara (Sumut) menerima penilaian Opini Pengawasan Pelayanan Publik hasil survei penilaian Ombudsman RI tahun 2022.
Dari 34 Pemda itu, 16 Pemda mendapatkan Piagam Penghargaan Predikat Kepatuhan Standard Pelayanan Publik tahun 2022 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik), karena berhasil meraih predikat Zona Hijau pelayanan publik.Acara penyerahan penilaian yang digelar di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Jalan Sei Besitang Medan, Kamis (26/1), dihadiri oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, sejumlah bupati/walikota, sekda dan perwakilan kabupaten/kota untuk menerima penilaian.
Masyarakat, lanjut Abyadi, berhak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dari pemerintah. Dan, menjadi kewajiban pula bagi pemerintah untuk memberi pelayanan yang prima kepada masyarakatnya.Sementara, Anggota Ombudsman RI Dadan S Suharmawijaya, yang juga hadir dalam acara ini menyampaikan bahwa banyak fariabel dalam penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan Ombudsman terhadap Pemda, lembaga dan kementerian dalam menentukan predikat kepatuhan dan pemeringkatan kepatuhan.Pemberian predikat kepatuhan dan pemeringkatan, ucap Dadan, dilakukan agar pemda, lembaga dan kementrian terpacu untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publiknya kepada masyarakat.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat memberi sambutan dan arahan dalam acara ini mengaku tidak senang meski sudah ada peningkatan pelayanan publik di Sumut, sebab masih ada Pemda yang berada di Zona Kuning dan Zona Merah pelayanan publik."Meski Pemprov Sumut mendapat predikat Zona Hijau dan masuk 5 besar provinsi terbaik pelayanan publiknya, tapi tidak senang saya. Sebab ini, di provinsi saya masih ada yang kuning dan merah. Jadi saya minta semuanya, perbaiki ini. Ini tidak hanya soal hijau, kuning, merah, tapi ini menyangkut pelayanan kita ke masyarakat. Ini menyangkut negara itu hadir atau tidak di masyarakat, dan ini amanat undang-undang," kata Edy.
Berikut hasil penilaian Opini Pelayanan Publik Ombudsman RI untuk 33 kabupaten kota di Sumut, plus Pemprov Sumut:
ZONA HIJAU
- Kabupaten Deli Serdang (91,99)
- Pemprov Sumatera Utara(90,54)
- Kabupaten Humbang Hasundutan(89.8)
- Kabupaten Serdang Bedagai(89,21)
- Kota Tebing Tinggi(88,6)
- Kabupaten Langkat(87,8)
- Kabupaten Tapanuli Selatan(87,2)
- Kabupaten Batu Bara(86,62)
- Kabupaten Nias (85,05)
- Kabupaten Pakpak Bharat(84,68)
- Kabupaten Simalungun(83,7)
- Kabupaten Dairi (83,54)
- Kabupaten Padang Lawas Utara(83,15)
- Kota Medan (81,43)
- Kabupaten Tapanuli Utara(79,85)
- Kabupaten Labuhan Batu Utara(78,78)
ZONA KUNING
- Kabupaten Samosir(75,14)
- Kabupaten Nias Selatan(72,23)
- Kabupaten Toba (70,65)
- Kabupaten Asahan (70,55)
- Kota Padangsidimpuan(70,38)
- Kabupaten Padang Lawas(68,26)
- Kabupaten Karo(67,15)
- Kota Gunungsitoli(63,07)
- Kabupaten Tapanuli Tengah(62,24)
- Kabupaten Mandailing Natal(61,25)
- Kabupaten Labuhan Batu(59,94)
- Kota Pematangsiantar(58,46)
- Kabupaten Nias Barat(58,22)
ZONA MERAH
- Kabupaten Labuhan Batu Selatan(52,68)
- Kota Sibolga(51,15)
- Kota Tanjung Balai(50,2)
- Kabupaten Nias Utara(49,34)
- Kota Binjai (45,16)